Breaking News

Kamis, 12 November 2026

Diduga Program Ketahanan Pangan Desa Cirawamekar Tahun 2023–2024 Mangkrak, Anggaran Rp534 Juta Jadi Sorotan

Cipatat, KBB. agistanews.com — Pengelolaan program ketahanan pangan di Desa Cirawamekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sorotan setelah muncul aduan masyarakat terkait kondisi bekas kegiatan program ketahanan pangan yang berada di sebelah kantor desa.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang disampaikan masyarakat, lokasi yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan ketahanan pangan tahun anggaran 2023 dan 2024 tersebut kini terlihat tidak terurus. Sejumlah barang atau sarana yang diduga merupakan bagian dari program itu bahkan tampak terbengkalai dan menyerupai tumpukan seampah sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan serta manfaat program bagi masyarakat.

Sorotan semakin menguat setelah melihat besaran anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan pemerintah desa selama dua tahun tersebut mencapai lebih dari setengah miliar rupiah.
Rincian Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2023

Berdasarkan data anggaran yang diperoleh, alokasi program ketahanan pangan Desa Cirawamekar tahun 2023 meliputi:

- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lainnya): Rp95.846.500.
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan, kandang dan lainnya): Rp120.000.000.
- Bantuan Perikanan (bibit, pakan dan lainnya): Rp52.200.000.

Total anggaran tahun 2023: Rp268.046.500.

Rincian Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2024

Sementara itu, pada tahun anggaran 2024, tercatat alokasi sebagai berikut:

- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lainnya): Rp31.420.000.
- Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lainnya): Rp43.054.000.
- Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan peternakan, kandang dan lainnya): Rp192.000.000.

Total anggaran tahun 2024: Rp266.474.000.

Dengan demikian, akumulasi anggaran program ketahanan pangan selama tahun 2023 dan 2024 mencapai Rp534.520.500

Besarnya anggaran tersebut kini menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, kondisi sarana atau bekas kegiatan yang berada di samping kantor desa justru terlihat tidak terawat. Masyarakat pun mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar berjalan sesuai perencanaan dan apakah manfaatnya masih dirasakan oleh warga.

Saat awak media mendatangi kantor Desa Cirawamekar untuk meminta klarifikasi, Kepala Desa dan Sekretaris Desa disebut tidak berada di kantor karena sedang berhalangan.

Ketika ditanyakan mengenai kondisi program ketahanan pangan yang berada di samping kantor desa, salah seorang staf pelayanan memberikan penjelasan bahwa kegiatan tersebut sudah lama tidak berjalan.

"Itu sudah lama tidak jalan. Itu anggaran 2023 atau 2024, saya lupa. Kalau yang 2025 itu peternakan ayam di sebelah sana, tidak jauh dari kantor desa, masih berjalan oleh BUMDes," ungkap salah seorang staf pelayanan.

Pernyataan tersebut semakin menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan program ketahanan pangan pada dua tahun anggaran sebelumnya, termasuk penyebab kegiatan berhenti dan bagaimana pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dialokasikan.

Perlu diketahui, program ketahanan pangan bukan sekadar kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi alokasi anggaran Dana Desa. Program tersebut seharusnya mampu memberikan manfaat nyata, meningkatkan ketersediaan pangan, serta mendukung perekonomian masyarakat desa secara berkelanjutan.

Pemerintah desa tetap memiliki tanggung jawab dalam aspek pengelolaan, pengawasan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan desa, meskipun pelaksanaan teknis kegiatan dapat melibatkan BUMDes atau pihak lain sesuai ketentuan.

Karena itu, apabila program tahun 2023 dan 2024 memang sudah lama tidak berjalan, pemerintah desa perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab berhentinya kegiatan, kondisi aset atau sarana yang tersisa, serta realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya memperoleh keterangan langsung dari Kepala Desa Cirawamekar dan Sekretaris Desa terkait persoalan tersebut.

Masyarakat berharap pihak pemerintah desa tidak tinggal diam dan segera memberikan klarifikasi. Sebab, anggaran sebesar Rp534.520.500 bukanlah jumlah yang kecil. Es Di program yang sebelumnya dibangun atau disediakan kini terlihat terbengkalai.

Pewarta: Agus Nugroho

0 komentar:

Posting Komentar