Breaking News

Selasa, 10 November 2026

Dinas PUPR sumber daya air (SDA) Kota Bandung Disorot: Pembangunan Benteng di Atas Drainase Bandung Inten Indah Rampung Tanpa Tindakan


KOTA ​BANDUNG, agistanews.com — Pembangunan benteng di atas saluran air (drainase) kawasan Kompleks Bandung Inten Indah, Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, kini telah rampung sepenuhnya. Kendati jelas-jelas melanggar aturan tata ruang dan fungsi prasarana publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandung dinilai "tutup mata dan tutup telinga" karena hingga saat ini belum memberikan tindakan tegas maupun penertiban di lokasi.

​ini memicu kekecewaan pro dan kontra yang mengawal isu lingkungan serta banjir di wilayah tersebut.
​
​Sebelumnya, tim media telah mendatangi Kantor Dinas PUPR Kota Bandung untuk meminta konfirmasi serta kejelasan perihal legality pendirian benteng tersebut. Dalam pertemuannya dengan awak media, perwakilan dari pihak Dinas PUPR Kota Bandung secara eksplisit menegaskan bahwa pendirian struktur atau bangunan fisik dalam bentuk apa pun di atas saluran drainase sangat tidak diperbolehkan.

​Secara regulasi, larangan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung—khususnya pada Pasal 14 dan Pasal 51. Aturan tersebut menggarisbawahi bahwa pemerintah secara tegas melarang pendirian bangunan di atas saluran air, bantaran sungai, atau jaringan prasarana publik karena dapat merusak sistem aliran air, mengganggu perawatan berkala, serta memicu bencana banjir bagi pemukiman sekitar.

​Pembangunan Rampung, Penindakan Nihil
​Meski perwakilan Dinas PUPR Kota Bandung sendiri yang menyatakan bahwa struktur di atas drainase tersebut melanggar hukum, kenyataan di lapangan justru bertolak belakang. 
Pembangunan benteng di kawasan Bandung Inten Indah Kelurahan Derwati terus berjalan mulus tanpa hambatan hingga selesai.
​Tidak adanya penghentian proyek, pemanggilan pemilik bangunan, maupun penyegelan di lokasi membuat publik bertanya-tanya mengenai komitmen Dinas PUPR Kota Bandung dalam menegakkan regulasi tata ruang dan pengendalian banjir.

​"Pihak Dinas PUPR sudah tahu dan secara lisan mengakui itu melanggar PP No. 16 Tahun 2021, tapi kenapa sampai bentengnya selesai berdiri tetap tidak ada tindakan fisik atau surat peringatan ke lokasi? Ini terkesan pembiaran," ujar salah satu perwakilan tim media yang mengawal kasus tersebut.
​Aliran Air Terancam, Warga Meminta Kejelasan
​Keberadaan benteng permanen di atas drainase dikhawatirkan akan menyumbat aliran air hujan, menyulitkan pengerukan lumpur/sedimen oleh petugas kebersihan, serta meningkatkan risiko luapan air ke rumah-rumah warga Kompleks Bandung Inten Indah dan sekitarnya saat intensitas hujan tinggi.

​Masyarakat dan insan media mendesak Kepala Dinas PUPR Kota Bandung beserta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung untuk segera turun ke lapangan, meninjau lokasi di Kelurahan Derwati, serta mengambil langkah tegas berupa pembongkaran atau pengembalian fungsi drainase sebagaimana mestinya demi penegakan hukum dan keselamatan lingkungan. ***Aji

0 komentar:

Posting Komentar