BANDUNG BARAT, agistanews.com — Kepastian penghasilan PPPK Paruh Waktu guru dan tenaga kependidikan (tendik) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasuki titik yang kembali dipertanyakan. Menjelang Oktober 2026, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat (FGTK KBB) mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai pembayaran penghasilan Oktober, November, dan Desember 2026.
Bagi para PPPK Paruh Waktu, persoalannya sederhana tetapi mendasar: apakah penghasilan tiga bulan terakhir tahun 2026 sudah dianggarkan, dari mana sumber anggarannya, dan kapan akan dibayarkan?
Ketua FGTK KBB, Riki Triyadi, meminta Pemkab Bandung Barat tidak membiarkan guru dan tendik terus menunggu tanpa kepastian.
“Kami meminta kepastian, bukan janji. Kalau anggarannya sudah tersedia, sampaikan secara terbuka kapan dibayarkan. Kalau ada persoalan, pemerintah juga harus menjelaskan apa kendalanya,” tegas Riki.
FGTK Pertanyakan Kepastian Anggaran
FGTK KBB meminta Pemkab Bandung Barat, BKPSDM, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait membuka informasi mengenai status penganggaran penghasilan PPPK Paruh Waktu untuk periode Oktober–Desember 2026.
Menurut FGTK, setidaknya ada tiga pertanyaan yang membutuhkan jawaban pemerintah:
Pertama, apakah penghasilan PPPK Paruh Waktu untuk Oktober, November, dan Desember 2026 telah dialokasikan?
Kedua, dari sumber anggaran mana pembayaran tersebut akan direalisasikan?
Ketiga, kapan jadwal serta mekanisme pembayaran akan diberikan kepada para PPPK Paruh Waktu?
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena menyangkut kepastian penghasilan para guru dan tenaga kependidikan yang tetap menjalankan tugas pelayanan pendidikan.
Jangan Biarkan PPPK Kembali Menunggu Tanpa Kepastian
Riki menegaskan, FGTK KBB tidak ingin persoalan penghasilan PPPK Paruh Waktu kembali menjadi sumber keresahan.
“Teman-teman PPPK Paruh Waktu bekerja dan menjalankan tugas pelayanan pendidikan. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan kepastian yang jelas. Jangan sampai mereka hanya diminta menunggu tanpa mengetahui kapan dan bagaimana hak penghasilannya dibayarkan,” ujarnya.
FGTK KBB juga meminta agar persoalan tersebut tidak dijawab sebatas pernyataan normatif. Menurut Riki, yang dibutuhkan para PPPK adalah informasi konkret mengenai anggaran, mekanisme, dan jadwal pembayaran.
Jika Tidak Ada Kejelasan, FGTK Siapkan Aksi Damai
FGTK KBB menyatakan masih mengutamakan dialog dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Namun, apabila tidak terdapat kejelasan, penyampaian aspirasi secara damai menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh.
“Kami tentu berharap tidak perlu sampai aksi. Tetapi kalau tidak ada kejelasan, kami siap menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib sesuai ketentuan. Ini bukan sekadar soal nominal, tetapi soal kepastian hak dan penghargaan terhadap guru serta tenaga kependidikan,” tegas Riki.
FGTK KBB menekankan bahwa penyampaian aspirasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu pelayanan pendidikan, melainkan sebagai bentuk permintaan kepada pemerintah agar memberikan kepastian dan transparansi.
FGTK: Kami Hanya Meminta Kepastian
Riki kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.
“Kami hanya meminta kepastian. Kalau memang sudah dianggarkan, sampaikan kapan dibayarkan. Kalau belum, jelaskan persoalannya. Jangan biarkan guru dan tendik terus bertanya-tanya,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, mekanisme, sumber anggaran, dan jadwal pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu KBB untuk Oktober–Desember 2026 masih perlu mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemkab Bandung Barat dan instansi terkait.
FGTK KBB menunggu jawaban resmi pemerintah. Bagi para PPPK Paruh Waktu, kepastian bukan sekadar informasi—kepastian menyangkut keberlanjutan penghasilan dan ketenangan dalam menjalankan tugas pendidikan. ***Red






0 komentar:
Posting Komentar