Breaking News

Senin, 28 September 2026

Gaji PPPK Paruh Waktu KBB Oktober–Desember 2026 Belum Jelas, FGTK Desak Pemkab Buka Anggaran


BANDUNG BARAT, agistanews.com — Kepastian penghasilan PPPK Paruh Waktu guru dan tenaga kependidikan (tendik) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memasuki titik yang kembali dipertanyakan. Menjelang Oktober 2026, Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Kabupaten Bandung Barat (FGTK KBB) mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai pembayaran penghasilan Oktober, November, dan Desember 2026.

Bagi para PPPK Paruh Waktu, persoalannya sederhana tetapi mendasar: apakah penghasilan tiga bulan terakhir tahun 2026 sudah dianggarkan, dari mana sumber anggarannya, dan kapan akan dibayarkan?

Ketua FGTK KBB, Riki Triyadi, meminta Pemkab Bandung Barat tidak membiarkan guru dan tendik terus menunggu tanpa kepastian.

“Kami meminta kepastian, bukan janji. Kalau anggarannya sudah tersedia, sampaikan secara terbuka kapan dibayarkan. Kalau ada persoalan, pemerintah juga harus menjelaskan apa kendalanya,” tegas Riki.

FGTK Pertanyakan Kepastian Anggaran
FGTK KBB meminta Pemkab Bandung Barat, BKPSDM, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait membuka informasi mengenai status penganggaran penghasilan PPPK Paruh Waktu untuk periode Oktober–Desember 2026.

Menurut FGTK, setidaknya ada tiga pertanyaan yang membutuhkan jawaban pemerintah:

Pertama, apakah penghasilan PPPK Paruh Waktu untuk Oktober, November, dan Desember 2026 telah dialokasikan?

Kedua, dari sumber anggaran mana pembayaran tersebut akan direalisasikan?

Ketiga, kapan jadwal serta mekanisme pembayaran akan diberikan kepada para PPPK Paruh Waktu?

Pertanyaan tersebut dinilai penting karena menyangkut kepastian penghasilan para guru dan tenaga kependidikan yang tetap menjalankan tugas pelayanan pendidikan.

Jangan Biarkan PPPK Kembali Menunggu Tanpa Kepastian

Riki menegaskan, FGTK KBB tidak ingin persoalan penghasilan PPPK Paruh Waktu kembali menjadi sumber keresahan.
“Teman-teman PPPK Paruh Waktu bekerja dan menjalankan tugas pelayanan pendidikan. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan kepastian yang jelas. Jangan sampai mereka hanya diminta menunggu tanpa mengetahui kapan dan bagaimana hak penghasilannya dibayarkan,” ujarnya.

FGTK KBB juga meminta agar persoalan tersebut tidak dijawab sebatas pernyataan normatif. Menurut Riki, yang dibutuhkan para PPPK adalah informasi konkret mengenai anggaran, mekanisme, dan jadwal pembayaran.

Jika Tidak Ada Kejelasan, FGTK Siapkan Aksi Damai

FGTK KBB menyatakan masih mengutamakan dialog dan komunikasi dengan pemerintah daerah. Namun, apabila tidak terdapat kejelasan, penyampaian aspirasi secara damai menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh.

“Kami tentu berharap tidak perlu sampai aksi. Tetapi kalau tidak ada kejelasan, kami siap menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib sesuai ketentuan. Ini bukan sekadar soal nominal, tetapi soal kepastian hak dan penghargaan terhadap guru serta tenaga kependidikan,” tegas Riki.

FGTK KBB menekankan bahwa penyampaian aspirasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu pelayanan pendidikan, melainkan sebagai bentuk permintaan kepada pemerintah agar memberikan kepastian dan transparansi.

FGTK: Kami Hanya Meminta Kepastian
Riki kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.

“Kami hanya meminta kepastian. Kalau memang sudah dianggarkan, sampaikan kapan dibayarkan. Kalau belum, jelaskan persoalannya. Jangan biarkan guru dan tendik terus bertanya-tanya,” pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, mekanisme, sumber anggaran, dan jadwal pembayaran penghasilan PPPK Paruh Waktu KBB untuk Oktober–Desember 2026 masih perlu mendapatkan konfirmasi resmi dari Pemkab Bandung Barat dan instansi terkait.

FGTK KBB menunggu jawaban resmi pemerintah. Bagi para PPPK Paruh Waktu, kepastian bukan sekadar informasi—kepastian menyangkut keberlanjutan penghasilan dan ketenangan dalam menjalankan tugas pendidikan. ***Red

Minggu, 27 September 2026

Bukan Sekadar Kokok! Kontes Ayam Pelung di Cibulaka Jadi Panggung Mencari Bibit Unggul Cianjur

CIANJUR, agistanews.com — Suara khas ayam pelung menggema di Desa Cibulaka, Kabupaten Cianjur, Minggu (27/9/2026). Bukan sekadar ajang adu suara, kontes seni suara ayam pelung ini menjadi panggung untuk mencari bibit-bibit unggul sekaligus menjaga tradisi yang selama ini melekat dengan identitas Cianjur.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi. Para kontestan datang dari sejumlah daerah untuk membawa ayam pelung andalannya dan mengikuti penilaian dalam kontes tersebut.

Di balik suara panjang dan khas ayam pelung yang dipertandingkan, terdapat semangat para penghobi untuk mempertahankan seni dan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat.

Ketua panitia pelaksana, Haji Adang, menyebut kegiatan tersebut bukan hanya soal mencari pemenang. Kontes juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antarpenghobi dan membuka ruang bagi munculnya bibit-bibit baru.

“Pesertanya cukup banyak dan datang dari beberapa daerah. Kami berharap kontes seni suara ayam pelung ini bisa terus berkembang dan menjadi tradisi di Kabupaten Cianjur,” ujar Haji Adang.

Kehadiran Ketua Umum Iwan Rio bersama sejumlah tamu undangan turut menambah semarak kegiatan. Sementara unsur Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Cibulaka ikut mendukung pengamanan selama kegiatan berlangsung.

Haji Adang memberikan apresiasi atas dukungan aparat keamanan sehingga kontes dapat berlangsung aman dan tertib.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Cibulaka yang telah hadir membantu pengamanan. Alhamdulillah, kegiatan berjalan aman dan tertib,” katanya.

Ayam Pelung dan Identitas Cianjur

Bagi para penghobi, ayam pelung bukan sekadar unggas peliharaan. Kualitas suara, karakter, dan ketangkasan menjadi bagian yang dinilai dan dibanggakan.

Karena itu, keberadaan kontes seperti ini dinilai penting sebagai ruang pertemuan para penghobi sekaligus sarana menjaga eksistensi seni suara ayam pelung.

“Kontes seni suara ayam pelung ini sekarang menjadi salah satu simbol Cianjur. Para peserta juga bisa meraih hadiah yang menarik,” ujar Haji Adang.

Namun, tantangannya bukan hanya bagaimana membuat kontes semakin meriah. Lebih jauh, kegiatan semacam ini diharapkan mampu menjaga agar tradisi ayam pelung tidak berhenti sebagai ajang perlombaan sesaat, tetapi terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Panitia pun berharap kontes serupa dapat kembali digelar tahun depan dengan jumlah peserta yang semakin banyak dan jangkauan yang lebih luas.

“Harapan kami tahun depan bisa mengadakan kembali kontes seni suara ayam pelung. Alhamdulillah, untuk kegiatan sekarang berjalan lancar dan khidmat,” pungkasnya.***(HDI)

Sabtu, 26 September 2026

Baznas Cianjur Periode 2026-2031 Resmi Dilantik, Target Zakat Rp21 Miliar per Tahun

CIANJUR, agistanews.com — Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cianjur periode 2026-2031 resmi dilantik di Pendopo Pancaniti Kabupaten Cianjur, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan pelantikan dihadiri Bupati Cianjur, Wakil Bupati Cianjur, Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, serta Ketua Baznas Provinsi Jawa Barat.

Ketua Baznas Kabupaten Cianjur periode 2026-2031, KH. Ir. Deny Saepul Rohman, menyampaikan bahwa zakat memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

Menurutnya, dalam menjalankan amanah tersebut, Baznas Cianjur akan berpegang pada empat prinsip, yakni aman syar'i, aman regulasi, aman administrasi, dan aman NKRI.
“Aman syar'i artinya kita dibatasi oleh pagar syariat agama Islam. Kemudian aman regulasi, karena ada undang-undang, peraturan Menteri Agama, peraturan bupati dan aturan lainnya yang harus kita taati,” ujar Deny.

Ia menambahkan, aspek administrasi juga menjadi perhatian penting, mulai dari proses pengumpulan dan pendistribusian zakat hingga pelaporan serta pertanggungjawaban kepada publik.

“Pengelolaan zakat di Cianjur ini harus dimulai dari pendistribusian sampai pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik, terutama kepada Allah SWT,” katanya.
Deny juga menegaskan pentingnya membangun sinergi dengan seluruh komponen masyarakat, termasuk insan pers dan media, sebagai bagian dari upaya menciptakan pengelolaan zakat yang transparan dan dipercaya masyarakat.

Untuk target penghimpunan zakat, Baznas Cianjur menargetkan sekitar Rp21 miliar per tahun pada 2027. Target tersebut akan diupayakan melalui konsolidasi internal dan penguatan jaringan pengelolaan zakat hingga tingkat kecamatan dan desa.

“Target pencapaian seperti yang disampaikan Baznas Pusat, untuk Cianjur insya Allah Rp21 miliar. Kita usahakan sekuat tenaga,” ungkapnya.

Deny menyebut, kepercayaan publik menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Karena itu, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat tata kelola Baznas.

“Yang harus diutamakan adalah trust atau kepercayaan publik. Setelah itu kita menyusun konsolidasi internal dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan pengelolaan zakat nantinya akan melibatkan Baznas Kabupaten, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan dan desa, serta membuka peluang sinergi hingga tingkat DKM maupun lingkungan masyarakat.

Sementara itu, potensi penghimpunan zakat dan sedekah dari aparatur sipil negara (ASN) serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur juga menjadi salah satu perhatian Baznas.

Terkait persoalan administrasi penghimpunan infak dan sedekah ASN pada periode sebelumnya, Deny mengatakan pihaknya belum mempelajari secara menyeluruh persoalan tersebut.

“Saya belum pelajari, belum ke situ. Langkah awal saya adalah konsolidasi untuk membangun trust publik. Sebab zakat ini kalau tidak ada trust publik akan sulit,” katanya.

Dengan penguatan kepercayaan masyarakat dan konsolidasi seluruh jaringan pengelola zakat, Baznas Cianjur berharap target penghimpunan Rp21 miliar per tahun pada 2027 dapat diupayakan secara optimal serta memberikan dampak terhadap program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cianjur. ***Hdi

Hampir Setahun Mangkrak! Gerai Kopdes Merah Putih Desa Ketiau Baru 60 Persen, Kades: “Kami Pertanyakan Kejelasannya”


Proyek Terhenti Berbulan-bulan, Pemdes Mengaku Hanya Hibahkan Lahan dan Tak Dilibatkan dalam Proses Pembangunan

Ogan Ilir, Agistanews.com — Pembangunan Gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir tak kunjung tuntas. Hampir satu tahun berlalu, bangunan yang diharapkan menjadi fasilitas penunjang ekonomi masyarakat itu disebut baru mencapai sekitar 60 persen dan kini kembali terhenti.

Ironisnya, menurut Kepala Desa Ketiau, Dedi Nopiansyah, tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat Pemerintah Desa Ketiau mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut dan kapan pembangunan akan diselesaikan.

«“Proyek ini dari titik nol sampai sekarang sudah kurang lebih satu tahun mangkrak. Pembangunan gerai baru selesai sekitar 60 persen, dan dalam beberapa bulan terakhir ini tidak ada aktivitas pengerjaan sama sekali,” ujar Dedi.»

Desa Tetangga Sudah Rampung, Ketiau Justru Terhenti

Dedi mengungkapkan, kondisi pembangunan di Desa Ketiau menjadi semakin dipertanyakan karena sejumlah desa di sekitarnya disebut telah menyelesaikan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih.

Ia menyebut Desa Kasirajab, Talang-Talang Laut, dan Rengas 2 sebagai beberapa desa yang pembangunan gerainya telah rampung.

Padahal, menurut Dedi, pada tahap awal pembangunan, proyek di Desa Ketiau justru sempat lebih dahulu berjalan dibandingkan sejumlah desa tersebut.

Pertanyaan pun muncul: mengapa pembangunan di Desa Ketiau justru terhenti ketika proyek serupa di desa lain sudah selesai?

Kades: Kami Hanya Hibahkan Tanah

Tak hanya soal mangkraknya pembangunan, Pemerintah Desa Ketiau juga mempertanyakan transparansi dan keterlibatan desa dalam pelaksanaan proyek.

Dedi mengatakan, pihak desa sejak awal tidak dilibatkan dalam proses pengerjaan maupun pengadaan material.

«“Keterlibatan kami dari pihak desa hanya sebatas menghibahkan lahan. Tanah seluas 30 x 30 meter yang digunakan adalah tanah hibah murni dari kakek saya untuk desa, lengkap dengan surat-suratnya. Namun dalam proses pembangunannya, paku sebatang pun kami tidak dilibatkan,” tegasnya.»

Menurut Dedi, kondisi tersebut membuat pemerintah desa tidak memiliki informasi yang cukup mengenai teknis pelaksanaan pembangunan, pihak pelaksana, maupun kepastian penyelesaian pekerjaan.

Bangunan Belum Rampung, Desa Belum Mau Terima

Karena pembangunan belum selesai, Pemerintah Desa Ketiau menyatakan belum dapat menerima maupun melakukan proses serah terima bangunan.

Dedi meminta pemerintah daerah atau instansi yang memiliki kewenangan segera memberikan penjelasan mengenai status proyek tersebut.

“Kalau memang ini program untuk kepentingan masyarakat, kami berharap ada kejelasan. Jangan sampai bangunan sudah dibangun, tetapi kemudian berhenti dan tidak bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Kini perhatian tertuju pada kelanjutan proyek, pihak pelaksana, mekanisme pembangunan, serta alasan terhentinya pekerjaan.

Publik juga menunggu penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan Gerai Kopdes Merah Putih Desa Ketiau.

Agistanews.com akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait agar informasi mengenai proyek tersebut dapat disampaikan secara utuh kepada masyarakat. ***Yati/bakri

Data Bansos Dipertanyakan, Warga Tanjung Temiang Ogan Ilir Mengaku Terpental dari Daftar Penerima


Warga Minta Pendataan Ulang dan Daftar Penerima Bansos Dibuka Secara Transparan

OGAN ILIR, agistanews.com — Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, bantuan sosial seharusnya menjadi penyangga bagi keluarga yang berada dalam kondisi sulit. Namun, persoalan akurasi data penerima kembali menjadi sorotan di Desa Tanjung Temiang, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir.

Seorang warga, Kadafi, mengaku harus bekerja lebih giat sebagai penderes karet untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah berharap mendapatkan bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.

Namun, bantuan yang diharapkannya tersebut disebut tidak lagi diterimanya.

Kadafi mempertanyakan mekanisme pendataan dan penetapan penerima manfaat. Ia mengaku tidak mengetahui secara jelas indikator yang digunakan hingga namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan.

“Saya tidak tahu bagaimana penilaiannya. Yang saya tahu, nama saya sudah tidak mendapatkan bantuan,” ungkap Kadafi.

Pertanyakan Mekanisme Pendataan

Kadafi menyebut persoalan tersebut bukan hanya dialaminya. Menurut dia, terdapat warga lain yang juga mempertanyakan perubahan status penerima bantuan.

Ia juga menyampaikan adanya dugaan ketidakmerataan dalam penerimaan bantuan di lingkungan desa. Namun, informasi mengenai penerima lain maupun mekanisme penetapan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pemerintah desa serta instansi terkait.

Kadafi menyebut namanya dikeluarkan dari daftar penerima dan mengaitkannya dengan proses di tingkat desa serta BPD Desa Tanjung Temiang.

Pernyataan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi agar masyarakat mengetahui secara terang bagaimana proses verifikasi, validasi, dan penetapan penerima bantuan dilakukan.

Warga: Jangan Sampai Data Menentukan Nasib Orang Miskin

Bagi warga seperti Kadafi, persoalan data bukan sekadar administrasi. Ketika nama seseorang tidak tercantum dalam daftar penerima, dampaknya bisa langsung dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan pendataan ulang dengan melibatkan masyarakat secara terbuka.

“Kalau memang kami tidak memenuhi syarat, jelaskan kriterianya. Kalau masih memenuhi syarat, kenapa nama kami tidak mendapatkan bantuan? Masyarakat berhak mengetahui prosesnya,” katanya.

Ia berharap pemerintah kabupaten dan pemerintah desa tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi masyarakat di lapangan.

Minta Daftar Penerima Diumumkan

Kadafi juga mendorong adanya transparansi mengenai daftar penerima bantuan sosial di tingkat desa.

Menurutnya, masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengetahui dan mengoreksi apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pengumuman penerima dapat dilakukan melalui sarana informasi publik yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus menyediakan mekanisme pengaduan bagi warga yang merasa layak tetapi tidak masuk dalam daftar.

Dengan demikian, persoalan bansos tidak berhenti pada siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, tetapi juga memastikan data penerima benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan.

Pemerintah Diminta Buka Ruang Klarifikasi

Persoalan yang disampaikan Kadafi tersebut perlu mendapat respons dari Pemerintah Desa Tanjung Temiang, BPD, pemerintah kecamatan, serta Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendataan dilakukan, siapa yang melakukan verifikasi, apa indikator yang digunakan, serta bagaimana masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila merasa datanya tidak sesuai.

Sebab, akurasi data menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tepat sasaran.

KabarCiepat.com/AGISTA membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Tanjung Temiang, BPD, pemerintah kecamatan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan pendataan bantuan sosial yang dikeluhkan warga tersebut. ***Bakri

Kamis, 24 September 2026

DPRD Jabar Gelar Pengawasan Pemerintahan di Cipatat, Tati Supriatri Irwan Dorong Partisipasi Warga


Pengawasan Pemerintahan 2026 di Rajamandala Kulon

BANDUNG BARAT, agistanews.com — Pengembangan wisata air panas di Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga kepada Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bandung Barat, Tati Supriatri Irwan, S.Sos.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Rajamandala Kulon, Jumat (25/9/2026). Kegiatan ini menjadi ruang bagi Tati untuk berdialog langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai masukan terkait kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

Aspirasi Pengembangan Wisata Air Panas

Kepala Desa Rajamandala Kulon, Alit Nurmansyah, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki potensi wisata air panas yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut berpeluang memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

«“Kami memohon dukungan dan perhatian agar potensi pariwisata, khususnya wisata air panas, dapat terus dikembangkan. Kami berharap ada perubahan dan peningkatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Alit.»

Alit menilai pengembangan pariwisata membutuhkan kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat. Sinergi tersebut diperlukan untuk menangani berbagai kebutuhan serta persoalan yang ada di kawasan wisata.

«“Pengembangan pariwisata tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Kami berharap semua pihak dapat bersatu dan bersama-sama mencari solusi, terutama terkait berbagai kebutuhan dan persoalan yang ada di kawasan wisata,” katanya.»

Wisata Air Panas Diharapkan Buka Peluang Ekonomi

Alit berharap pengembangan kawasan wisata air panas, termasuk Wisata 1 dan Wisata 2, dapat terus ditingkatkan sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.

Menurutnya, pengelolaan potensi wisata secara baik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan destinasi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Rajamandala Kulon.

«“Harapan kami, wisata ini semakin maju, masyarakat semakin mendapatkan manfaat, dan potensi yang ada dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama,” pungkas Alit.»

Tati Ajak Warga Kawal Pemerintahan

Tati mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan turut mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan warga penting untuk memastikan program pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang baik antara DPRD dengan masyarakat, sehingga berbagai masukan dari masyarakat dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Tati Supriatri Irwan.

Ia menambahkan, komunikasi langsung dengan masyarakat membantu DPRD memahami kondisi dan kebutuhan warga secara lebih nyata. Berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan perhatian dalam pelaksanaan fungsi DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Tati berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan maupun usulan pembangunan secara terbuka dan konstruktif.

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Rajamandala Kulon tersebut menjadi ruang dialog antara DPRD Jawa Barat, pemerintah desa, dan masyarakat. Aspirasi warga Kecamatan Cipatat diharapkan terus tersampaikan dan menjadi bagian dari perhatian dalam proses pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. ***Red

Sabtu, 19 September 2026

Turnament Fun FootBall Karang Taruna RW 07 Gang Santosa Kelurahan Sayang


Cianjur, agistanews.com - Karang Taruna Sub Unit RW 07 Kelurahan Sayang, Menggelar Turnament Fun FootBall 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan dan silaturahmi.

Maka dengan hal itu, kalah menang bukan tujuan utama, tapi untuk Kekompakan, Sportivitas, dan Semangat Kebersamaan, kegiatan ini dilakanakan di lapang sepak bola pajangan RT 03 RW 07 Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sabtu 19/ 09/2026.

Widji Eko selaku Kepala Kelurahan Sayang berpesan kepada seluruh tim yang mengikuti Turnament jangan terlalu keras karena takut ada yang cendera, dimana untuk kedepannya pelaksanaan Turnament ini ternyata yang dilaksanakan oleh semua ke RT an dari 1 sampai 4 dimana saya harap kepada semua warga masyarakat yang ada disini bisa bermain dengan sportiv junjung tinggi Sportivitas dan tetap menjaga nama baik lingkungannya masing - masing jangan sampai keras, keras boleh tapi kasar jangan tetap keras kita harus berolah raga dan harus memperkuat diri. Tegasnya.

Dan saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah melaksanakan kegiatan ini untuk memperkuat kebersamaan di ke RW an 07, mudah - mudahan acara ini bejalan lancar, kedepannya mudah - mudahan RW - RW tetangga bisa di undang untuk bisa bermain di sini, dan terima kasih kepada yang memberikan tempat yang dulunya sawah pertanian dan sekarang digunakan untuk lapang sepak bola, tambahan kepada para panitia harus ada undangan buat para pedagang biar bisa berdagang disini karena banyak pengunjung dan harus bisa menjaga kebersihan bersama - sama.

Ketua RW 07 Iyus Jayusman mengatakan kita jangan mengejar juara, karena tujuan utama adalah mempererat silaturahmi seleruh Pemuda Pemudi RW 07 yang di komandoi oleh Rikky selaku Ketua Karang Taruna RW 07 bisa mengadakan kegiatan ini dan tujuan utamanya untuk mempersatukan, keberamaan seluruh pemuda - pemudi di ke RW an 07 mudah - mudahan kedepannya kita bisa mengadakan Turnament yang lebih besar lagi.

Ketua Panitia indra mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu atas terselenggaranya kegiatan ini secara khusus saya sebagai ketua panitia menyampaikan apresiasi setinggi - tingginya kepada seluruh anggota panitia, Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi meningkatkan kebersamaan serta menjadi wadah bagi masyarakat, Turnament ini ada 3 katagori pertama SD, SMP dan Dewasa. Dan untuk yang Dewasa diikuti 17 tim ke RW an 07 dan jumlah pertandingannya total 34 pertandingan sampai final nanti, jadi untuk panitia terutama wasit kami berharap semoga pertandingan dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan menjunjung tinggi Sportivitas.***Densu

Kamis, 17 September 2026

Wujud Nyata Kepedulian, Ketua Forum RW Syafrizal. S.Pd., M.M., Salurkan Bantuan Air Bersih untuk Warga RW 03 Desa Mandalawangi

CIPATAT, agistanews.com - Di tengah tantangan musim kemarau yang melanda, kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh tokoh masyarakat Desa Mandalawangi. Ketua RW 03 yang juga menjabat sebagai Ketua Forum RW Desa Mandalawangi, Syafrizal, S.Pd., M.M., turun tangan langsung menyalurkan bantuan air bersih bagi warga RW 03 pada KAMIS 17 September 2026.

Mengatasi Krisis Air Bersih Akibat Kemarau
Musim kemarau tahun ini telah menyebabkan sejumlah sumur warga di wilayah RW 03 mulai mengalami penyusutan debit air, bahkan beberapa di antaranya mengering. Kondisi ini tentu menyulitkan warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, hingga keperluan mandi.

Merespons keluhan dan kesulitan warganya, Syafrizal,S.Pd., M.M., bergerak cepat dengan mendatangkan tangki suplai air bersih ke lokasi pemukiman warga.
Kehadiran truk tangki air bersih tersebut disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat setempat. Warga tampak tertib membawa berbagai wadah dan ember untuk menampung air bersih yang dibagikan secara gratis.

Warga Masyarakat menilai Syafrizal,S.Pd., M.M., sebagai sosok pemimpin yang selalu tanggap dan peka terhadap persoalan di lapangan.
Bantuan Tepat Sasaran: Distribusi air bersih difokuskan langsung ke titik-titik warga yang paling membutuhkan di lingkungan RW 03.

"Kami mewakili masyarakat RW 03 mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua RW 03 Syafrizal,S.Pd., M.M.,Beliau selalu sigap membantu warga, apalagi sekarang sedang musim kemarau panjang. Bantuan air bersih ini sangat meringankan beban kami untuk keperluan sehari-hari," ungkap salah satu warga setempat dengan penuh rasa syukur.


Aksi kemanusiaan ini menegaskan komitmen ketua RW 03 Syafrizal, S.Pd., M.M., dalam mengemban amanah kepemimpinan, baik di tingkat RW maupun Forum RW Desa Mandalawangi. Diharapkan, aksi tanggap darurat ini dapat menginspirasi solidaritas sosial yang lebih luas antar-warga dalam menghadapi dampak musim kemarau secara bersama-sama. ***Aji

Rabu, 16 September 2026

Penilaian SKP Guru di SMPN 1 Sungai Pinang: Bukan Sekadar Administrasi, Kinerja Pembelajaran Jadi Sorotan

OGAN ILIR, agistanews.com — Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) guru di SMP Negeri 1 Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus mendorong peningkatan kualitas kinerja guru.

Di bawah kepemimpinan Kepala SMP Negeri 1 Sungai Pinang, Warsono, S.Pd., penilaian SKP guru mencakup tiga komponen utama, yakni Praktik Kinerja, Perilaku Kerja, serta Pengembangan Kompetensi dan Pelaksanaan Tugas Pokok.

Penilaian tersebut menempatkan proses pembelajaran sebagai salah satu bagian yang mendapat perhatian melalui observasi langsung terhadap praktik kinerja guru.

Observasi Pembelajaran Jadi Bagian Penting

Pada komponen Praktik Kinerja, kepala satuan pendidikan melakukan observasi terhadap guru berdasarkan jadwal yang telah ditentukan.

Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, termasuk bagaimana materi disampaikan sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah.

Hasil observasi kemudian menjadi bahan evaluasi. Dari proses tersebut, kepala satuan pendidikan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan guru sebagai masukan untuk meningkatkan praktik kinerja pada pelaksanaan pembelajaran selanjutnya.

Dengan mekanisme ini, penilaian tidak hanya melihat apakah tugas telah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran dijalankan di dalam kelas.

Tujuh Perilaku Kerja Guru Ikut Dinilai

Selain praktik pembelajaran, aspek Perilaku Kerja juga menjadi bagian dari penilaian SKP.

Terdapat tujuh aspek perilaku yang dinilai, yaitu Orientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Ketujuh aspek tersebut menjadi bagian dalam melihat pelaksanaan tugas guru dari sisi perilaku kerja dan profesionalitas di lingkungan satuan pendidikan.

Kompetensi dan Tugas Pokok Tak Lepas dari Penilaian

Komponen ketiga mencakup Pengembangan Kompetensi dan Pelaksanaan Tugas Pokok Guru.

Penilaian meliputi aspek inspirasi, kemajuan penguasaan kompetensi, serta pelaksanaan tugas pokok guru.

Artinya, peningkatan kompetensi dan pelaksanaan tugas pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja guru.

Tiga Kategori Hasil Penilaian

Dari keseluruhan proses tersebut, hasil penilaian SKP guru dituangkan dalam tiga kriteria, yakni Di Bawah Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi, dan Di Atas Ekspektasi.

Ketiga kategori tersebut menjadi gambaran capaian kinerja berdasarkan komponen yang telah dinilai.

Penilaian SKP di SMP Negeri 1 Sungai Pinang pada akhirnya diharapkan dapat menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Guru memperoleh gambaran mengenai capaian kinerjanya, sekaligus ruang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi, perilaku kerja, dan pelaksanaan tugas pokok.

Dengan demikian, SKP tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja guru dan layanan pendidikan di satuan pendidikan. ***Yt


Dapur MBG Tanjung Raja Ogan Ilir Jalankan Standar BGN, Terpilih Juara Empat dalam Perlombaan

OGAN ILIR, SUMSEL agistanews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik. Pelaksanaan program tersebut turut ditopang oleh keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan proses penyediaan makanan sesuai standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Salah satunya adalah Dapur SPPG Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dapur MBG ini mulai beroperasi sejak November 2025 dan berada di lokasi yang relatif jauh dari pusat keramaian.

Dari pantauan di lokasi, aktivitas para relawan terlihat berlangsung sejak proses pengolahan bahan baku hingga tahap pengemasan makanan. Dengan penuh ketelitian, makanan yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam ompreng sebelum dikemas dan diikat untuk kemudian disusun ke dalam mobil boks yang telah terparkir di garasi.

Aktivitas tidak hanya berlangsung pada bagian pengemasan. Sejumlah relawan tampak sibuk mengolah bahan baku makanan, sementara di bagian lainnya tersedia area pencucian yang terlihat tertata dan bersih.

Pengelola SPPG Tanjung Raja secara bertahap melakukan pembenahan fasilitas dan proses kerja guna menyesuaikan pelaksanaan program dengan standar serta petunjuk teknis yang diarahkan BGN.

Penerapan standar tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengolahan bahan makanan, kebersihan, pencucian peralatan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Seluruh proses diarahkan agar berjalan sesuai SOP yang berlaku dalam penyelenggaraan program MBG.

SPPG Tanjung Raja Putra Raih Posisi Keempat

Selain menjalankan pelayanan MBG, SPPG Tanjung Raja Putra juga turut ambil bagian dalam sebuah perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka menilai dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan SPPG.

Dalam perlombaan tersebut, SPPG Tanjung Raja Putra terpilih meraih posisi nomor empat (4) dan memperoleh penghargaan.

Adapun nama-nama yang tercatat dalam tim tersebut yakni:

1. Andiwijaya
2. Jodi
3. Reza Arissandi
4. Pebriyadi
5. Muhammad Yasin
6. Gusti Yansah

Capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan SPPG Tanjung Raja dalam menjalankan pelayanan MBG sekaligus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan dapur dan pelayanan pemenuhan gizi.

Ke depan, keberadaan SPPG diharapkan dapat terus menjaga kebersihan, ketepatan proses, kualitas makanan serta konsistensi penerapan SOP sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan secara optimal bagi penerima manfaat.

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Awak Media (YT) AgistaNews.com

Kapolda Jabar Dan Kapolres Cianjur Jajaran Forkompinda Resmikan Tugu Knalpot Ayam Pelung Menjadikan Inovasi Terbaru Kabupaten Cianjur.

Cianjur, agistanews.com  - Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Polisi Dr.Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Meresmikan Tugu Knalpot Ayam Pelung di kabupaten Cianjur Pada Hari Rabu 16/09/2026

Ikon baru Kota Cianjur tersebut berdiri di tengah persimpangan jalan. Monumen ini tersusun dari sejumlah knalpot yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai ayam jantan, lengkap dengan jengger berwarna merah yang menjadi ciri khasnya.

Kehadiran Tugu Knalpot ini menjadi salah satu ikon baru yang menghiasi kawasan perkotaan Cianjur."Ujarnya Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko Hadi.

" Ini salah satu inovasi yang dilakukan polres Cianjur, berapa bulan ini kita keras sekali keinginan besar dari Kapolres Cianjur,dengan Jajaran untuk menertibkan sesuatu yang tidak nyaman salah satunya adalah knalpot brong." Ungkapnya 

Saat ditanya mengenai masih adanya pelajar yang menggunakan knalpot brong, Wakil Bupati Cianjur Abi Ramzi mengingatkan para remaja agar mulai memikirkan masa depan dan tidak sekedar mengikuti tren atau ajakan lingkungan.

" Kalau kita sayang sama diri kita kedua orang tua kita keluarga ayo siapkan diri kita 
Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak menghabiskan masa mudanya dengan kegiatan yang tidak memberikan manfaat menurut nya setiap anak perlu memiliki target dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan." Pungkasnya ***Hdy

Minggu, 13 September 2026

BRIGEZ DAN SKB KEMBALI PERKUAT PROGRAM KESETARAAN 2026


BANDUNG BARAT, agistanews.com — Akses pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal, sehingga keberadaan pendidikan nonformal dan program kesetaraan menjadi bagian penting untuk membuka kembali kesempatan belajar.

Pendidikan kesetaraan bukan sekadar jalur alternatif. Bagi masyarakat yang pernah terhenti dari pendidikan formal, program tersebut dapat menjadi pintu kedua untuk memperoleh kesempatan belajar dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang setara SD, SMP, maupun SMA.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat pada 2025 tercatat 8,34 tahun, meningkat dari 8,24 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,26 tahun pada 2025.
Meski menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan banyak pihak.
 Peningkatan akses pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan jalur formal, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan nonformal yang mampu menjangkau masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan.

Di tengah kebutuhan tersebut, DPW Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat bersama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bandung Barat kembali memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kesetaraan.

Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan kembali Nota Kesepahaman (MoU) Program Pendidikan Nonformal Kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA Tahun Ajaran 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 13 September 2026, bersama para peserta didik dan bertempat di Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung kesiapan proses belajar mengajar sekaligus memperluas ruang bagi masyarakat yang karena berbagai kondisi belum dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.

Perwakilan Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tidak ingin hanya hadir dalam kegiatan sosial, tetapi juga mengambil bagian dalam persoalan pendidikan.

“Kami ingin organisasi tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial, tetapi juga mengambil bagian dalam persoalan pendidikan. Data RLS Kabupaten Bandung Barat menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan bersama untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan belajar yang lebih luas. Melalui kerja sama dengan SKB, kami ingin ikut membuka ruang tersebut.”

Kolaborasi tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan membutuhkan sinergi lintas unsur. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki ruang untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.

Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan MoU.

Implementasi di lapangan menjadi ukuran sebenarnya. Proses belajar mengajar harus berjalan, peserta didik memperoleh pendampingan, serta akses terhadap pendidikan kesetaraan benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Dengan demikian, kerja sama Brigez Indonesia KBB dan SKB Kabupaten Bandung Barat diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat.

Sebab, ketika masih ada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan, maka membuka kembali jalan untuk belajar merupakan pekerjaan bersama yang belum selesai. ***Red

Banyu Raya Tampil Beda, HUT RI dan Maulid Nabi Jadi Panggung Perjuangan serta Budaya Sunda

CILILIN, BANDUNG BARAT. Agistanews.com — Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak selalu harus dirayakan dengan hiburan musik modern. Di tengah masyarakat, kreativitas justru dapat menjadi sarana untuk menghadirkan hiburan sekaligus menjaga nilai sejarah, keagamaan, kebersamaan, dan budaya lokal.

Semangat itulah yang terlihat dalam kegiatan yang digelar organisasi Banyu Raya. Alih-alih mengandalkan hiburan band atau dangdut, Banyu Raya memilih menghadirkan pertunjukan drama perjuangan, drama sosial, drama kehidupan, hingga kaulinan baheula.

Konsep tersebut menjadi pembeda Banyu Raya dalam setiap kegiatan tahunannya. Panggung hiburan tidak hanya dimanfaatkan untuk membuat masyarakat terhibur, tetapi juga menjadi media untuk mengingat jasa para pahlawan dan para pejuang sekaligus mengenalkan kembali permainan tradisional Sunda kepada generasi muda.

Tokoh Banyu Raya, Wandri Hariyan, mengatakan konsep drama memang menjadi ciri khas organisasi tersebut.
“Alhamdulillah, setiap tahun organisasi Banyu Raya ini berbeda dari yang lain. Kalau yang lain sudah biasa dengan hiburan band dan dangdut, Banyu Raya pasti drama selalu ditampilkan,” ujar Wandri.

Kaulinan Baheula Kembali Dihidupkan
Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah diangkatnya berbagai kaulinan baheula ke dalam pertunjukan drama.

Permainan tradisional seperti paciwit-ciwit lutung, encrak, enggrang, loncat tinggi, sondah dan maen beklen dikemas secara kreatif menjadi bagian dari cerita.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk ngamumule budaya Sunda, terutama di tengah perkembangan zaman yang membuat permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak.

Bagi Banyu Raya, budaya bukan sekadar sesuatu yang harus dikenang, tetapi perlu dihidupkan kembali melalui kreativitas dan keterlibatan generasi muda.

Drama Perjuangan Mengingatkan Jasa Para Pahlawan
Selain kaulinan baheula, drama perjuangan menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan.

Pertunjukan tersebut membawa pesan agar masyarakat tidak melupakan jasa para pahlawan dan perjuangan para pendahulu dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tidak hanya itu, Banyu Raya juga menghadirkan drama bertema sosial dan kehidupan, sehingga pertunjukan memiliki pesan yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat.

Di balik kreativitas tersebut terdapat peran tokoh pemuda Giri Finansa, A.Md., yang turut menyusun sejumlah naskah drama bertema sosial, perjuangan kehidupan dan kaulinan baheula.

Kemerdekaan Dipadukan dengan Nilai Keagamaan

Rangkaian kegiatan Banyu Raya juga tidak berhenti pada semarak HUT ke-81 RI. Momentum tersebut dipadukan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Warga mengikuti kegiatan keagamaan berupa doa bersama, mahalul qiyam, serta penampilan grup qosidah Al Gofar Assa'adah yang diisi oleh ibu-ibu.

Kegiatan tersebut turut melibatkan Ustad H. Syarif Hidayatullah, S.Pd.I, Ketua RT Anwar Hidayat (Away), serta Ketua Pelaksana Aldika.

Perpaduan antara semangat kemerdekaan, nilai keagamaan, budaya Sunda dan kebersamaan warga membuat kegiatan tersebut mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Banyu Raya: Merayakan Kemerdekaan, Merawat Budaya

Apa yang dilakukan Banyu Raya menunjukkan bahwa perayaan di tengah masyarakat dapat dikemas lebih bermakna. Hiburan tidak harus berhenti pada tontonan, tetapi dapat menjadi ruang untuk belajar sejarah, mengenal budaya, memperkuat keagamaan dan membangun kebersamaan.

Pesan yang ingin disampaikan pun sederhana namun kuat: jangan melupakan jasa para pejuang dan jangan biarkan budaya Sunda hilang ditelan zaman.

Dengan drama, kaulinan baheula, doa bersama dan kegiatan Maulid Nabi, Banyu Raya menjadikan momentum perayaan sebagai panggung kebersamaan yang menghidupkan kembali identitas budaya dan semangat perjuangan masyarakat. ***Red

Selasa, 08 September 2026

IJTI Cianjur Gelar Muskorda III, Tegaskan Jurnalis Harus Tetap Kredibel di Tengah Gempuran Distorsi Algoritma

 CIANJUR, agistanews.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Cianjur menggelar Musyawarah Koordinator Daerah (Muskorda) ke-III dengan mengusung tema “Menjaga Kredibilitas di Tengah Distorsi Algoritma.”

Kegiatan tersebut berlangsung di Bydiel Hotel, Jalan Ir. H. Juanda No. 120, Panembong, Mekarsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (08/09/2026).

Muskorda yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga 13.37 WIB tersebut turut dihadiri Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.O.G., Wakapolres Cianjur, perwakilan Dandim 0608/Cianjur, Ketua DPRD Cianjur, unsur Forkopimda, IJTI Pengda Jawa Barat, serta Pengurus Pusat IJTI.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cianjur dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.O.G., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muskorda III IJTI Korda Cianjur.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur, saya mengucapkan selamat dan apresiasi terhadap terselenggaranya Musyawarah Koordinator Daerah yang ke-III IJTI Kabupaten Cianjur," ujar Wahyu.

Menurutnya, keberadaan pers memiliki peran penting bagi pemerintah, bukan hanya sebagai sarana penyampai informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai kontrol sosial.

"Pemerintah daerah memerlukan pers, baik media cetak maupun televisi. Kami membutuhkan pers sebagai mitra untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga sebagai kontrol sosial," katanya.

Wahyu menilai tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin besar, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan siapa saja memproduksi serta menyebarkan informasi.

"Dengan tantangan saat ini, bisa menjadi jurnalis dadakan tanpa pemberitaan yang faktual dan berimbang. Saya sangat terbantu dengan rekan-rekan IJTI, PWI, pewarta dan rekan-rekan jurnalis lainnya," tuturnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak boleh menjadi pemerintahan yang anti terhadap kritik. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta justru menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan maupun pembangunan.

"Kami sebagai pemerintah menyadari bahwa kami juga manusia, memiliki kekurangan dan keterbatasan. Kami tidak boleh menjadi pemerintah yang anti kritik. Kami siap menerima masukan untuk bersama-sama membangun Cianjur," tegasnya.

Wahyu juga berharap insan pers dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan yang belum tersentuh pemerintah.

"Jurnalis pada akhirnya bukan hanya kamera dan tempat hiburan, tetapi jurnalis itu tentang manusia, tentang suara masyarakat yang tidak berkenan atau memiliki persoalan yang bisa disampaikan," ungkapnya.

Ia berharap informasi yang disampaikan insan pers benar-benar mampu membantu masyarakat sekaligus menjadi bahan bagi pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan.

Kepada jajaran IJTI Cianjur, Wahyu berpesan agar Muskorda dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, kedewasaan dan toleransi.

"Utamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Saya yakin dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, IJTI Cianjur semakin maju dan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Cianjur," katanya.

Sementara itu, Eron Syah yang terpilih sebagai Ketua IJTI Korda Cianjur menyampaikan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan organisasi.

"Alhamdulillah, ini amanah buat saya untuk keberlangsungan organisasi. Apapun akan saya jalankan. Di tengah pasang surut kondisi media seperti sekarang, kita sebagai jurnalis harus tetap eksis dan tetap berkarya dalam kondisi apapun," ujar Eron.

Ia mengatakan, sejumlah program kepengurusan sebelumnya yang belum berjalan akan kembali dilengkapi dan dilanjutkan dengan melibatkan seluruh jajaran pengurus serta dewan penasihat.

Eron juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi anggota, khususnya bagi anggota IJTI yang belum mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).

"Teman-teman anggota yang belum mengikuti UKJ karena itu memang prosedur yang harus ditempuh di IJTI,maka kita sebagai pengurus harus melibatkan dan mendorong anggota yang belum mengikuti UKJ," jelasnya.

Selain penguatan internal organisasi, Eron menyebut IJTI Korda Cianjur akan menjalankan sejumlah program pelatihan jurnalistik yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari TNI, Polri, pelajar hingga masyarakat umum.

Menurutnya, pelatihan tersebut juga penting bagi para content creator agar memahami kaidah jurnalistik, khususnya jurnalistik televisi.

"Banyak content creator yang tidak memahami kaidah jurnalistik televisi. Akhirnya banyak yang digugat dan mencederai nama baik jurnalis. Ini penting, bagaimana kita membuat kegiatan untuk content creator dengan kaidah jurnalistik televisi agar mereka memahami aturan jurnalistik," paparnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan dunia media saat ini tidak boleh membuat jurnalis kehilangan arah. Justru, kondisi tersebut harus dijawab dengan menjaga profesionalisme, kredibilitas dan nama baik profesi.

"Kita selalu bersaing dengan distorsi algoritma, tetapi kita harus menjaga eksistensi, kredibilitas, nama baik dan profesionalisme kita," tegas Eron.

Ia juga menyampaikan bahwa IJTI memiliki mekanisme organisasi yang tegas terhadap anggotanya apabila melakukan pelanggaran.

"Di IJTI hukumannya keras. Jika memang berbuat ulah, bisa dicabut keanggotaannya. Karena itu kita akan terus berupaya agar teman-teman bisa hidup dengan karya dan profesi kita tidak mati," katanya.

Eron menambahkan, ke depan IJTI Korda Cianjur akan memperkuat program sekolah jurnalistik, pelatihan internal terkait pengambilan gambar, penulisan naskah, serta berbagai pelatihan lainnya.

"Kita akan menjalankan program-program ke sekolah-sekolah, pelatihan internal, pengambilan gambar, naskah dan lainnya. Kemudian ke tingkat umum, pelajar, TNI dan Polri," pungkasnya.

Ia pun mengajak seluruh insan pers untuk tidak berhenti berkarya dan tetap berpegang teguh pada kaidah jurnalistik.

"Jangan pernah ketika mengambil berita tidak berimbang. Kemudian juga tahan dengan fitnah dan cacian. Selama kita berkarya lurus dan benar, jalani saja," tutupnya. ***Hdi

Perkuat Sinergi , Ketua Forum RW Mandalawangi Syafrizal S.Pd., M.M.,Sambangi Kantor Wabup Bahas Agenda CFD Tagog

BANDUNG BARAT, agistanews.com — Upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan pengurus akar rumput terus digelorakan. Ketua Forum RW Desa Mandalawangi, Syafrizal, S.Pd., M.M., melaksanakan kunjungan silaturahmi resmi ke Kantor Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, M.Si., Senin(7/9/2026).

Pertemuan konstruktif ini diselenggarakan guna membahas berbagai program strategis pembangunan wilayah, salah satunya adalah koordinasi terkait rencana kunjungan Wakil Bupati ke kegiatan Car Free Day (CFD) Tagog Mandalawangi yang rutin digelar setiap hari Minggu.

Sebagai tokoh penggerak masyarakat di tingkat lokal, Syafrizal S.Pd., M.M., menilai kehadiran unsur pimpinan daerah di tengah-tengah warga sangat penting untuk meninjau langsung geliat ekonomi kerakyatan, UMKM, serta aktivitas sosial yang diinisiasi oleh warga Desa Mandalawangi setiap akhir pekan.

"Kehadiran Bapak Wakil Bupati H.asep ismail M.Si., di Car Free Day Tagog Mandalawangi nantinya akan menjadi motivasi tersendiri bagi warga dan para pelaku usaha mikro di tingkat desa. Kami berdiskusi secara langsung untuk menyelaraskan agenda tersebut agar dapat berjalan dengan sukses sekaligus mendengarkan aspirasi warga secara langsung," ungkap Syafrizal.S.Pd., M.M.,
Dalam pertemuan tersebut, ketua forum RW desa Mandalawangi Syafrizal S.Pd., M.M., dan Wakil Bupati Bandung Barat H. Asep Ismail M.Si., juga membahas pentingnya penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung program-program kepemudaan, kebersihan lingkungan, serta kemandirian ekonomi desa yang terpusat di kawasan CFD Tagog Mandalawangi.

Wakil Bupati Bandung Barat, H. Asep Ismail, menyambut hangat inisiatif dan kunjungan silaturahmi dari Ketua Forum RW Desa Mandalawangi tersebut. Pihak pemkab mengapresiasi keaktifan perangkat wilayah dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, serta menyatakan kesiapannya untuk menjadwalkan kunjungan kerja ke kegiatan Car Free Day mingguan di Tagog Mandalawangi. ***RED : AJI

Skandal Tanah 12.700 Meter di Ciptaharja: Kades Tolak Teken Warkah, Eks Kades Oding Sudrajat Diduga Jual Aset Warisan yang Kini Berubah Jadi Sertifikat Mandiri & PT XL

Cipatat, KBB. Agistanews.com — Kasus dugaan mafia tanah di Kabupaten Bandung Barat memasuki babak baru yang semakin pelik. Upaya ahli waris almarhum Ahim untuk mengurus dan mengaktifkan kembali pajak tanah seluas 12.700 meter persegi di Kp. Sukarame, RT 02/RW 02, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, 
dijegal oleh Pemerintah Desa setempat. Kepala Desa Ciptaharja menolak menandatangani warkah dengan alasan data Leter C telah berubah dan tidak didukung alas hak.

Padahal, pihak ahli waris mengantongi dokumen otentik yang sangat kuat berupa Akta Hibah Nomor 2/1967 tertanggal 30 Agustus 1967. Hibah tersebut berasal dari PT Sindang Laka melalui H. Indris lewat PPAT Kecamatan Cipatat atas nama penerima hibah, Ahim.

Keabsahan dokumen ini dikuatkan oleh mantan Camat Cipatat, Drs. Sulaena Paisal, M.AP. Saat dikonfirmasi, ia memastikan bahwa Akta Hibah No. 2/1967 tanggal 30 Agustus 1967 seluas 12.700 meter persegi atas nama Ahim benar-benar terdaftar dan tercatat di dalam buku register resmi kantor PPAT wilayah Kecamatan Cipatat.

BPD Ciptaharja Dinilai Abai, Oknum Mantan Kades Diduga Terlibat
Di tengah jalan buntu administrasi desa, kuasa hukum sekaligus perwakilan ahli waris, Aceng Juandi, melontarkan kritik tajam terhadap lembaga pengawas desa. Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ciptaharja sama sekali tidak menunjukkan fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap warganya sendiri yang sedang dizalimi.

Aceng membeberkan fakta mengejutkan di balik penolakan birokrasi desa tersebut. Berdasarkan penelusuran, tanah seluas 12.700 meter persegi milik ahli waris sah tersebut diduga telah diperjualbelikan secara melawan hukum oleh oknum mantan Kepala Desa Ciptaharja, Oding Sudrajat. Lebih parahnya lagi, di atas lahan milik warga tersebut kini sebagian telah berdiri sertifikat hak milik mandiri serta bangunan atau instalasi milik korporasi, salah satunya PT XL Axiata Tbk, yang tercatat pada tahun 2024.

"Bagaimana mungkin desa menolak menandatangani warkah atas dasar Leter C yang berubah tanpa alas hak, sementara tanah milik sah klien kami yang dilindungi Akta Hibah 1967 malah berpindah tangan dan diperjualbelikan oleh oknum mantan Kades Oding Sudrajat hingga terbit sertifikat mandiri dan PT XL? Ini jelas ada indikasi permufakatan jahat dan perampasan hak rakyat," tegas Aceng Juandi.

Dugaan alih fungsi dan penerbitan sertifikat di atas lahan berakte resmi tanpa izin ahli waris ini mengindikasikan adanya praktik mafia tanah sistematis yang melibatkan aktor-aktor lokal. Para ahli waris bersama kuasa hukumnya mendesak penegak hukum, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, serta Pemkab Bandung Barat untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, membongkar sindikat penjualan tanah warga, dan menyeret oknum-oknum yang terlibat ke meja hijau. Red/aji

FK PKBM Cianjur Perkuat Tata Kelola PKBM dan SKB Melalui Pembinaan serta Pendampingan Hukum.

Cianjur, agistanews.com - Upaya meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan nonformal terus dilakukan di Kabupaten Cianjur. Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK PKBM) Kabupaten Cianjur menggelar kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Hukum bagi seluruh kepala PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Selasa (8/9/2026), di Aula PGRI Kecamatan Cilaku.

Kegiatan tersebut mengusung tema "Penguatan Tata Kelola PKBM dan SKB yang Akuntabel, Transparan, dan Berintegritas" sebagai bagian dari ikhtiar memperkuat profesionalisme penyelenggara pendidikan kesetaraan di tengah tuntutan tata kelola yang semakin akuntabel.

Ketua DPD FK PKBM Kabupaten Cianjur, Deni Abdul Kholik, mengatakan pembinaan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman seluruh pengelola PKBM dan SKB mengenai aspek administrasi, regulasi, hingga pengelolaan anggaran pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"PKBM memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, dan memiliki kepastian hukum sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat maupun pemerintah," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengikuti tiga agenda utama, yakni pembinaan bagi kepala PKBM dan SKB, pendampingan hukum bagi penyelenggara pendidikan nonformal, serta evaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahap II Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperkuat substansi pembahasan, FK PKBM menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, dan Kepolisian Resor Cianjur.


 Kehadiran ketiga institusi tersebut diharapkan memberikan perspektif yang utuh mengenai tata kelola kelembagaan, pengawasan anggaran, serta aspek hukum yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pendidikan nonformal.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, aparat pengawas, aparat penegak hukum, dan pengelola PKBM dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih baik.
FK PKBM Kabupaten 

Cianjur menilai penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi permasalahan administrasi maupun hukum dalam 

pengelolaan satuan pendidikan nonformal.
Melalui kegiatan ini, para kepala PKBM dan SKB diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan lembaga, pengelolaan 

Dana BOSP, serta implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. “ Dengan demikian, pendidikan nonformal di Kabupaten Cianjur diharapkan semakin mampu memberikan layanan yang berkualitas, terpercaya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya. ***Hdi

Senin, 07 September 2026

Polres Cianjur Bersama Wartawan Bagikan 2.000 Masker Antisipasi Debu Vulkanik Anak Gunung Krakatau

Cianjur, agistanews.com — Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi memimpin kegiatan pembagian masker kepada masyarakat di Tugu Gentur, Bundaran Tugu Gentur Cianjur, pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan ini digelar bersama jajaran personel Polres Cianjur dan rekan-rekan pewarta yang berprofesi sebagai wartawan di Cianjur.

Kapolres menyampaikan rasa syukur karena kegiatan sosial ini bisa terwujud berkat dukungan unsur masyarakat. Menurutnya, keterlibatan wartawan menjadi penggerak penting agar informasi pencegahan cepat sampai ke warga.

Ia menjelaskan kegiatan hari ini dilandasi kenyataan empirik di lapangan. Sejak kemarin, sejumlah wilayah di Cianjur mulai merasakan dampak debu yang terbawa angin. Kondisi ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian bersama masyarakat.
Wilayah yang disebut terdampak meliputi kecamatan yang berbatasan ke arah Jakarta seperti Sukaresmi, Pacet, dan Cipanas. Selain itu, Cianjur Kota juga menjadi titik perhatian. Ke arah timur menuju Bandung, wilayah Ciranjang turut dipantau.

Penyebabnya adalah erupsi Anak Gunung Krakatau yang terjadi di Selat Sunda. Meski intensitas erupsi disebut tidak terlalu tinggi, abu dan debu vulkaniknya tetap berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan.

Faktor lain yang memperparah kondisi adalah musim kemarau yang masih berlangsung. Debu lebih mudah beterbangan dan masuk ke saluran pernapasan. Karena itu Polres Cianjur memilih langkah preventif lebih awal.

Dalam kegiatan ini, Polres Cianjur bersama rekan wartawan membagikan sebanyak 2.000 masker. Pembagian tidak hanya satu masker per orang, tetapi juga diberikan cadangan agar masyarakat bisa menggunakannya secara bergantian.

Kapolres menegaskan bahwa prinsip yang dipakai adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati. Dengan menggunakan masker sejak dini, risiko gangguan kesehatan akibat paparan debu diharapkan bisa ditekan.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Cianjur untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta BMKG. Sinergi antara kepolisian, media, dan warga dinilai penting di tengah kondisi seperti ini.

Menutup kegiatan, Kapolres mengajak masyarakat untuk berdoa. Sebagai umat beragama, ia berharap Allah SWT segera menurunkan hujan sehingga debu vulkanik dan polusi udara bisa berkurang. Ia juga menyebut akan ada ajakan shalat bersama untuk keselamatan warga Cianjur.

Polres Cianjur memastikan kegiatan serupa akan terus dipantau. Jika kondisi udara semakin memburuk, pembagian masker dan sosialisasi kesehatan akan diperluas ke titik-titik lain di Kabupaten Cianjur. ***Hdi

Bupati Cianjur Izinkan Sekolah Terdampak Abu Vulkanik Terapkan Pembelajaran Daring

Cianjur, agistanews.com - Pemerintah Kabupaten Cianjur mengambil langkah cepat untuk melindungi peserta didik dari paparan abu vulkanik yang melanda sejumlah wilayahnya.

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, meminta jajaran pendidikan untuk memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan siswa dalam menjalankan proses belajar mengajar. Sebagai solusi, pihak sekolah kini diberikan kewenangan untuk menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan (daring) atau jarak jauh.

Kebijakan ini diputuskan setelah Bupati berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur serta para kepala sekolah, terutama yang mengelola lembaga pendidikan di wilayah dengan tingkat intensitas sebaran abu vulkanik tinggi.

Menyadari situasi setiap kecamatan atau desa yang berbeda, kewenangan penuh diberikan kepada pihak sekolah untuk mengevaluasi dan memutuskan metode belajar yang paling aman.

"Kami sudah berkoordinasi kepada jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi. Saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan," ujar Bupati.

Langkah strategis ini diambil agar kegiatan pendidikan di Kabupaten Cianjur tetap dapat berjalan secara optimal tanpa harus mengabaikan kondisi lingkungan serta keamanan siswa maupun tenaga pendidik. ***Hdi

Kesya Aulia dan Sidik Pimpin Karang Taruna RW 12 Cibabat Sukses Gelar Puncak Peringatan HUT RI ke-81

CIMAHI, agistanews.com — Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-81 di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, ditutup dengan kemeriahan luar biasa. Puncak acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna RW 12 sukses digelar pada Sabtu, 5 September 2026, dan berlangsung meriah, aman, serta lancar hingga malam hari.

Rangkaian acara puncak yang dipimpin langsung oleh Ketua Karang Taruna RW 12 Kesya Aulia Dan wakil sidik ini dimulai sejak sore hari. Di Lapangan sutet kegiatan dipadati oleh warga yang antusias menyaksikan berbagai penampilan seni dan budaya lokal. Berbagai pementasan kesenian tradisional hingga kreasi pemuda setempat sukses memukau penonton yang hadir, sekaligus menjadi wadah apresiasi potensi seni warga RW 12.

Menjelang malam, kemeriahan semakin memuncak tatkala panggung hiburan dangdut dibuka. Alunan musik yang dinamis berhasil menghidupkan suasana kebersamaan dan kekeluargaan di antara ratusan warga yang memadati lokasi acara.
Acara puncak ini turut dihadiri oleh jajaran tamu undangan penting, di antaranya Lurah Cibabat, Pembina karang taruna RW 12,Andri Purwantoro 
,Eka Ari Setiawan ,Adiucox,Muhtar Lembong Dan Kader RW 12,Ibu Nina ,Ibu Yayah ,Ibu Ida
Tokoh masyarakat Bapa Joko Prihatno
Bapa Heri Ketua RW 12, para Ketua RT setempat, tokoh masyarakat, serta seluruh anggota Karang Taruna RW 12 yang bahu-membahu menyukseskan jalannya acara dari awal hingga akhir. Kehadiran para unsur pimpinan wilayah ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah kelurahan, pengurus warga, dan para pemuda.

Berkat persiapan matang dan koordinasi yang baik antara panitia, perhelatan akbar ini berjalan dengan tertib, aman, dan terkendali. Suksesnya acara ini tidak lepas dari kerja keras Kesya Aulia bersama jajaran Karang Taruna RW 12 yang mampu mengorganisasi perayaan HUT RI ke-81 dengan sukses, meninggalkan kesan mendalam serta mempererat tali silaturahmi antar warga Kelurahan Cibabat.
 
Ketua karang RW 12 Kesya Aulia dalam sambutannya* syukur Alhamdulillah saya berterima kasih kepada warga masyarakat RW 12 yang telah mensupport acara perayaan puncak HUT RI ke 81 yang mana acara berjalan dengan lancar saya berharap acara tersebut di tahun depan lebih mewah dari ini 'tuturnya

Ketua RW 12 Wawan setiawan dan ibu Yuni *Menambahkan* saya ucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada karang Taruna RW 12 yang mana sudah mengadakan acara puncak HUT RI ke 81 sekali lagi saya terimakasih kepada karang taruna RW 12 yang sudah kompak dari awal hingga akhir yang sudah mengadakan acara tersebut,*ungkapnya

Di sela sela kesibuk wakil ketua karang taruna 
RW 12 sidik saat di temui tim media *Mengukapkan*Alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar ,dengan kekompakan Karang Taruna RW 12 Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir penutupan HUT RI ke 81 ini berjalan aman ,yang mana yang di sampaikan ketua kami Kesya Aulia,apa yang di ucapakan sama terimakasih kepada warga masyarakat yang sudah berpartisipasi dan kompak untuk menyukseskan acara puncak HUT RI ke 81 yang di gelar di lapangan sutet kelurahan Cibabat di RW 12 kecamatan Cimahi Utara semoga acara ini tahun Ketahun selalu kita adakan *Pungkasnyanya*

RED : aji

Sabtu, 05 September 2026

Takan Ngobral Janji Yang Penting Bukti Meskipun Harus Korbankan Harga Diri Demi Sukamanah Lebih Maju dan Mandiri.

Cianjur, agistanews.com - Menjelang Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cianjur yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tahun 2026 mendatang.

Dari 47 Desa di 23 Kecamatan se kabupaten Cianjur yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades ),diantaranya Desa Sukamanah kecamatan Karangtengah kabupaten cianjur Jawa barat.

Setelah adanya Pengumuman pendaftaran Calon Kepala Desa yang di pasang di tiap - tiap wilayah se Desa Sukamanah oleh jajaran Panitia Pilkades yang telah terbentuk dan telah di lantik berdasarkan surat Keputusan Bupati,jadwal di mulai dengan penerimaan pendaftaran bagi para calon yang di mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 12 September 2026.

Diantara para calon yang melakukan pengambilan Formulir Pendaptaran di meja Panitia,salah satunya warga masyarakat yang merupakan mantan perangkat Desa juga bahkan pernah mencalonkan sebagai Kepala Desa di tahun 2018 yang lalu,kini beliau yang akrab di panggil Gunawan atau BibGun nekad untuk mencalonkan kembali. Sabtu. 05//09/2026

Saya sebagai warga masyarakat Desa Sukamanah memilik hak dan merasa bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara,menjaga dan membangun kemajuan Desa Sukamanah yang lebih mandiri secara transparan yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak melainkan hanya secara individu atau golongan tertentu.ujarnya

Dengan Nawaetu Lilahitaala semoga Alloh SWT mengijinkan niat dari hati yang paling dalam serta dukungan dan Do'a dari semua lapisan masyarakat,karena hemat saya tanpa ada dukungan juga peran serta kerjasamanya masyarakat dalam mengawasi,mengawal segala bentuk program Pemerintahan Desa,baik dari Pusat,Profinsi atau Pemda yang harus dilaksanakan tidak akan berjalan lancar sebagaimana Juklak atau Juknis yang menjadi peraturan pelaksanaan kegiatannya.jelasnya.

Terakhir, saya mengharapkan bagi siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa,Jalankan Tugas Fungsi Jabatan sesuai peraturan dan perundangan yang ada,selalu kedepankan azas musyawarah untuk mupakat bersama Lembaga Mitra Desa juga para Tomas,Toga,Toda serta lembaga kemasyarakatan lainnya,Hilangkan gaya atau kebiasaan lama yang kurang baik,Rubah pola tatanan dan Paradigma juga Kinerja sebagai pelayan masyarakat yang baik sesuai Tufoksinya.
Selalu berkordinasi dengan unsur Muspika sebagai atasan dari Pemerintahan Desa,jadilah Pelayan publik yang ramah,santun,sopan,sigap,cepat tanggap akan keluhan masyarakat.tegasnya

Perangkat Desa merupakan orang - orang pilihan, dengan tentunya harus memiliki sikap,sipat dan bertanggung jawab atas jabatan dan kinerjanya secara propesional juga mempunyai ide atau gagasan sebuah karya buat kemajuan Desa.pungkasnya

Kamis, 03 September 2026

Menuntut Kesejahteraan Insentif, Syafrizal S.Pd., M.M.,Pimpin RT/RW Desa Mandalawangi Kawal Unjuk Rasa di Bandung Barat

BANDUNG BARAT, agistanews.com — Barisan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tingkat akar rumput kembali menyuarakan protes keras atas minimnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Syafrizal, S.Pd., M.M., selaku Ketua Forum RW Desa Mandalawangi sekaligus Ketua RW 03, memastikan diri turun gunung memimpin langsung barisan RT/RW se-Desa Mandalawangi untuk mengawal aksi unjuk rasa (UNRAS) besar-besaran di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Senin, 7 September 2026.

Aksi ini digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan para pengurus wilayah terhadap besaran insentif yang dinilai jauh dari kata layak dan tidak sebanding dengan beban kerja harian. Syafrizal menegaskan bahwa antusiasme para ketua RT dan RW untuk mengikuti aksi damai ini sangat tinggi demi memperjuangkan hak finansial yang lebih berkeadilan dari pemerintah daerah.

"Kami adalah ujung tombak pelayanan birokrasi yang langsung berhadapan dengan dinamika masyarakat 24 jam penuh. Sudah saatnya pemerintah daerah membuka mata dan telinga lebar-lebar terhadap nasib kesejahteraan insentif RT dan RW yang selama ini jauh dari kata maksimal," ujar Syafrizal S.Pd., M.M., Sabtu (5/9/2026).
Sebagai garda terdepan administrasi dan penanganan sosial di lingkungan desa, para pengurus RT/RW kerap harus menanggung biaya operasional mandiri demi melayani warga. Mulai dari pengurusan surat-surat kependudukan, penanganan darurat warga, hingga penyelesaian konflik sosial seringkali diselesaikan tanpa sokongan anggaran yang memadai dari insentif bulanan yang ada saat ini.

Dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 7 September 2026 mendatang, Forum RW Desa Mandalawangi bersama aliansi lintas kecamatan di Bandung Barat akan membawa sejumlah poin tuntutan strategis kepada pihak eksekutif dan legislatif:
Revisi Standar Besaran Insentif: Menuntut penyesuaian nominal insentif bulanan RT dan RW agar relevan dengan tingkat kebutuhan hidup dan beban kerja di lapangan.
Kepastian Jadwal Pencairan: Meminta agar tidak ada lagi penundaan berkala dalam pencairan hak operasional pengurus wilayah setiap periodenya.

 Mendesak penyediaan fasilitas jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan resmi yang ditanggung oleh pemerintah daerah bagi seluruh perangkat RT dan RW.
Syafrizal S.Pd., M.M., mengimbau seluruh jajaran RT dan RW di Desa Mandalawangi yang akan berangkat agar tetap menjaga soliditas, mematuhi instruksi kordinator lapangan, serta memastikan aksi penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan secara tertib, damai, dan bermartabat demi tercapainya hasil yang maslahat bagi seluruh pengurus. ***Red/aji

Ketua DPD Partai Berkarya KBB Neneng Nurjanah Salurkan Langsung Bantuan untuk Korban Kebakaran di Gunung Halu

BANDUNG BARAT, agistanews.com — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Bandung Barat (KBB), Neneng Nurjanah, menunjukkan kepedulian sosial yang tinggi dengan turun langsung ke lokasi bencana kebakaran yang menimpa warga di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kehadiran tokoh politik perempuan ini bertujuan untuk meninjau kondisi terkini para korban sekaligus menyalurkan bantuan logistik secara langsung.

Kebakaran yang menghanguskan bangunan rumah warga tersebut meninggalkan duka mendalam serta kerugian materil yang tidak sedikit. Mengetahui musibah yang menimpa masyarakat di wilayah pedesaan tersebut, Neneng Nurjanah bersama jajaran pengurus DPD Partai Berkarya KBB bergerak cepat menggalang kepedulian dan mendatangi titik lokasi untuk meringankan beban para korban yang terdampak.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD partai berkarya Neneng Nurjanah tidak hanya menyerahkan bantuan berupa paket sembako, pakaian layak pakai, serta kebutuhan darurat lainnya, tetapi juga menyempatkan diri untuk berdialog secara langsung dengan korban. Ia mendengarkan keluh kesah warga yang kehilangan tempat tinggal dan memberikan penguatan moril agar korban tetap tabah dan sabar menghadapi cobaan berat ini.

"Kami turut prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa warga di Gunung Halu. Sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat, sudah kewajiban kami untuk hadir dan saling menguatkan di saat saudara-saudara kita sedang tertimpa kesusahan," ujar Neneng Nurjanah di sela-sela penyerahan bantuan.

Ia juga menegaskan bahwa DPD Partai Berkarya KBB berkomitmen untuk terus membersamai masyarakat, tidak hanya dalam momentum politik, tetapi juga dalam situasi sosial kemanusiaan seperti penanganan bencana alam. Neneng Nurjanah berharap bantuan yang disalurkan dapat sedikit meringankan beban kebutuhan harian korban selama masa tanggap darurat dan pemulihan pasca-kebakaran.

 korban kebakaran menyambut hangat kedatangan dan uluran tangan dari Ketua DPD Partai Berkarya KBB tersebut. Kehadiran figur publik secara langsung di lokasi bencana dinilai mampu memberikan suntikan semangat moral bagi para korban untuk bangkit kembali membangun tempat tinggal mereka.

Melalui aksi nyata ini, Partai Berkarya KBB berharap pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah dan para dermawan, dapat turut tergerak untuk memberikan uluran tangan lanjutan guna membantu proses rekonstruksi rumah warga yang ludes dilalap si jago merah. ***RED : Aji

UHC Dihentikan, 234 SC Cianjur Geruduk DPRD: “Jangan Efisiensikan Perlindungan Masyarakat!”

CIANJUR, agistanews.com — Kebijakan penghentian pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cianjur menuai sorotan keras. Ratusan aktivis yang tergabung dalam 234 Solidarity Community (234 SC) DPC Kabupaten Cianjur menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (3/9/2026).

Mereka datang membawa satu tuntutan utama: mendesak Bupati Cianjur mencabut Surat Edaran Nomor 400.7/2/2026 yang menjadi dasar penghentian pelaksanaan UHC serta mengembalikan sistem kepesertaan JKN yang didaftarkan pemerintah daerah ke sistem Non Cut Off.

Audiensi dipimpin langsung Ketua DPC 234 SC Cianjur Soni Farhan, didampingi Sekretaris DPC Ari Nugraha, SH.
Kedatangan massa merupakan tindak lanjut atas Surat 234 SC Nomor 035/234SC-Cjr/VIII/2026 terkait penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebelumnya didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut 234 SC, kebijakan tersebut bukan sekadar persoalan administratif maupun efisiensi anggaran. Mereka menilai dampaknya menyentuh langsung hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.

234 SC menyebut sekitar 815.690 warga Cianjur terdampak akibat kebijakan tersebut dan menghadapi ketidakpastian mengenai status perlindungan kesehatan ketika membutuhkan layanan medis.

«“Kami tegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika masyarakat kehilangan status kepesertaan JKN dan menghadapi ketidakpastian saat butuh berobat, maka ini sudah menyentuh langsung hak dasar warga,” ujar Soni Farhan.»

Tiga Tuntutan 234 SC

Dalam audiensi tersebut, 234 SC menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Cianjur.

Pertama, mendesak Bupati Cianjur segera mencabut SE Nomor 400.7/2/2026 serta mengembalikan sistem UHC ke sistem Non Cut Off, sehingga masyarakat tidak mengalami kekosongan perlindungan kesehatan.

Kedua, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan restrukturisasi KUA-PPAS dan memasukkan kembali anggaran UHC dalam APBD Perubahan 2026, dengan cakupan minimal bagi 815.690 peserta.

Ketiga, meminta DPRD Kabupaten Cianjur mengawal proses reaktivasi kepesertaan warga terdampak. 234 SC bahkan menyatakan akan mendorong DPRD menolak APBD Perubahan 2026 apabila anggaran UHC tidak dimasukkan kembali secara memadai.

Tak berhenti di situ, 234 SC juga mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur membuka data secara transparan mengenai jumlah peserta JKN sebelum dan setelah kebijakan penghentian UHC diberlakukan.

Mereka meminta proses verifikasi dilakukan bersama BPJS Kesehatan, namun dengan catatan tidak boleh menimbulkan jeda perlindungan bagi masyarakat.

Bagi 234 SC, persoalan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

«“Efisiensi anggaran boleh. Restrukturisasi boleh. Penataan administrasi boleh. Tapi jangan efisiensikan perlindungan masyarakat,” tegas 234 SC dalam pernyataan sikapnya.»

Audiensi tersebut kini menempatkan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada sorotan publik. Persoalannya bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi juga menyangkut kepastian apakah ratusan ribu warga tetap memiliki perlindungan ketika jatuh sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. ***(Hdi)