Breaking News

Kamis, 08 Oktober 2026

620 Peserta Didik Tercatat di Dapodik, Biaya Pengambilan Ijazah hingga Rp3 Juta Disorot


LEMBANG, BANDUNG BARAT, agistanews.com — Pengelolaan data peserta didik dan kebijakan pembiayaan di PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa, Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sorotan setelah muncul sejumlah informasi dan keterangan yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Sorotan utama menyangkut jumlah peserta didik yang tercatat dalam Dapodik serta adanya ketentuan pembayaran yang dikaitkan dengan pengambilan ijazah bagi peserta didik berdasarkan tingkat kehadiran.

Persoalan ini mencuat setelah seorang mantan peserta didik menyampaikan aduan kepada awak media. Ia mempertanyakan kesesuaian antara jumlah peserta didik yang tercatat dengan kondisi pembelajaran yang menurut pengamatannya berlangsung di lapangan.
620 Peserta Didik dalam Data Dapodik
Berdasarkan data Dapodik yang diperoleh awak media dari Dinas Pendidikan pada 8 September 2026, PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa tercatat memiliki 620 peserta didik.

Rinciannya terdiri dari 326 peserta didik laki-laki dan 294 perempuan. Data tersebut juga mencantumkan 13 ruang kelas.

Angka 620 tersebut menjadi salah satu titik yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Seorang mantan peserta didik memperkirakan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran secara langsung sekitar 150 orang. Namun, keterangan tersebut merupakan informasi dari sumber dan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian administrasi.

Pertanyaan investigatifnya kemudian bergeser:

Apakah 620 peserta didik tersebut seluruhnya aktif? Bagaimana pembagian rombongan belajar? Berapa yang mengikuti pembelajaran tatap muka dan berapa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pencocokan antara data Dapodik dengan dokumen administrasi dan aktivitas pembelajaran PKBM.

Pihak PKBM: Pembelajaran Tidak Seluruhnya Tatap Muka
Untuk memperoleh keberimbangan, awak media mendatangi PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa.

Kepala PKBM tidak memberikan keterangan secara langsung dan penjelasan disampaikan oleh Wakasek, Eliazabet.

Menurutnya, sistem pembelajaran di PKBM tidak seluruhnya dilakukan secara tatap muka karena terdapat peserta didik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh.

“Di sebelah ada pembelajaran jarak jauh lewat online. Bapak bisa lihat kita pakai Zoom yang berbayar tidak terbatas. Di sini ada tiga kelas, kita ada lab juga di atas,” ujar Eliazabet.

Awak media kemudian melihat kegiatan pembelajaran daring yang sedang berlangsung. Ketika ditanyakan kepada guru mengenai jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran tersebut, disebutkan terdapat sekitar 20 peserta didik.

Temuan tersebut belum menjawab keseluruhan persoalan 620 peserta didik.
Karena itu, diperlukan data yang lebih komprehensif mengenai jadwal pembelajaran, daftar peserta didik, rombel, presensi, serta mekanisme pembelajaran daring untuk mengetahui bagaimana 620 peserta didik tersebut dilayani.

Persoalan Biaya Pengambilan Ijazah
Selain data peserta didik, informasi mengenai biaya pengambilan ijazah menjadi bagian lain yang perlu ditelusuri.

Mantan peserta didik menyampaikan informasi bahwa peserta didik dengan tingkat kehadiran di bawah 80 persen disebut harus membayar hingga Rp3 juta ketika mengambil ijazah.

Sementara peserta didik dengan tingkat kehadiran di atas 80 persen disebut dikenakan biaya Rp800 ribu.

Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada pihak PKBM.

Eliazabet membenarkan adanya ketentuan pembayaran bagi peserta didik dengan tingkat kehadiran di bawah 80 persen.
“Dari awal sudah ada aturan dan sudah disepakati oleh orang tua murid saat mendaftar. Kalau kehadiran di bawah 80 persen, harus membayar Rp3 juta untuk pengambilan ijazah,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penelusuran.

Apa dasar penetapan Rp3 juta tersebut?
Apakah merupakan biaya pembinaan, administrasi, program pendidikan, atau komponen lainnya?

Dan yang paling penting, apakah pembayaran tersebut merupakan persyaratan untuk memperoleh atau mengambil ijazah?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab dengan dokumen, bukan sekadar keterangan lisan.
Rp800 Ribu Juga Perlu Dijelaskan
Mengenai biaya Rp800 ribu, pihak PKBM memberikan penjelasan bahwa angka tersebut tidak seluruhnya berkaitan dengan ijazah.

Eliazabet menyebut Rp300 ribu merupakan biaya almamater, sedangkan Rp500 ribu disebut sebagai biaya perpisahan, termasuk panggung, kostum dan kebutuhan lainnya.

“Yang Rp300 ribu untuk almamater, sedangkan yang Rp500 ribu itu untuk biaya perpisahan, seperti biaya panggung, kostum dan lain-lain,” ungkapnya.

Di sinilah transparansi menjadi penting.
Apakah biaya tersebut wajib?

Apakah seluruh peserta didik dikenakan?

Siapa yang menetapkan?

Apakah orang tua memperoleh rincian biaya?

Dan apakah terdapat bukti pembayaran serta pertanggungjawaban penggunaan dana?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah peserta didik dan masyarakat.

Istilah “Jual Beli Ijazah” Masih Harus Dibuktikan

Adanya biaya yang dikaitkan dengan pengambilan ijazah kemudian memunculkan istilah “jual beli ijazah” dalam aduan yang diterima awak media.
Namun, agistanews.com tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi jual beli ijazah.

Untuk sampai pada kesimpulan tersebut diperlukan bukti yang lebih kuat, antara lain dokumen pembayaran, mekanisme penyerahan ijazah, aturan tertulis, pihak yang menerima pembayaran, serta dasar hukum yang digunakan.

Begitu pula dengan dugaan manipulasi Dapodik.

Perbedaan antara jumlah peserta didik dalam data dengan jumlah siswa yang terlihat saat pemantauan belum cukup untuk membuktikan adanya manipulasi data.

Bisa saja terdapat peserta didik yang mengikuti pembelajaran secara daring, memiliki jadwal berbeda, atau berada dalam mekanisme pembelajaran lain yang belum terlihat ketika dilakukan pemantauan.

Karena itu, justru data administrasi dan dokumen pembelajaran menjadi kunci pemeriksaan.

Dinas Pendidikan Perlu Membuka Hasil Verifikasi

Dari penelusuran sementara, setidaknya terdapat beberapa hal yang layak diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat maupun instansi berwenang.

Pertama, status 620 peserta didik dalam Dapodik.

Kedua, keaktifan dan keberadaan administratif masing-masing peserta didik.

Ketiga, pembagian rombongan belajar serta mekanisme pembelajaran tatap muka dan daring.

Keempat, kesesuaian 13 ruang kelas dengan penyelenggaraan pembelajaran.
Kelima, rekap kehadiran peserta didik.
Keenam, dasar penetapan biaya Rp3 juta bagi peserta didik dengan kehadiran di bawah 80 persen.

Ketujuh, rincian dan dasar biaya Rp800 ribu, termasuk almamater dan biaya perpisahan.

Kedelapan, mekanisme pengambilan dan penyerahan ijazah kepada peserta didik.

Menunggu Data, Bukan Sekadar Pernyataan

Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar mengenai angka 620 peserta didik atau nominal Rp3 juta.

Yang perlu dipastikan adalah apakah data pendidikan yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi administratif peserta didik, apakah proses pembelajaran berjalan sesuai ketentuan, dan apakah setiap pembiayaan kepada peserta didik memiliki dasar serta pertanggungjawaban yang jelas.

PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa sendiri telah memberikan klarifikasi melalui Wakasek Eliazabet mengenai pembelajaran daring dan kebijakan biaya tersebut.

Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan yang membutuhkan dokumen dan verifikasi dari pihak berwenang.

Karena itu, tudingan mengenai manipulasi Dapodik maupun jual beli ijazah belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.

KabarCiepat.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pengelola PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, serta pihak terkait lainnya.

Investigasi ini belum berhenti pada apa yang terlihat di lapangan. Tahap berikutnya adalah mencocokkan data, dokumen, presensi, rombel, administrasi pembayaran dan mekanisme penerbitan ijazah. Dari sanalah publik dapat mengetahui apakah persoalan ini merupakan sekadar perbedaan persepsi administratif atau terdapat persoalan yang memang membutuhkan tindakan lebih lanjut. ***Agus Nugroho

0 komentar:

Posting Komentar