Breaking News

Rabu, 14 Oktober 2026

Aliansi Masyarakat Muaracikadu Tuntut Kepala Desa Mundur, Polemik Dana BPJS Kematian Dibahas di DPRD Cianjur

CIANJUR, agistanews.com — Perwakilan masyarakat Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, terus menyampaikan aspirasi agar Kepala Desa Muaracikadu mengundurkan diri menyusul polemik pengelolaan dana BPJS Kematian yang menjadi perhatian warga.

Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muaracikadu mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Cianjur pada 14 Oktober 2026 untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidaksesuaian pencairan dana BPJS Kematian sekaligus meminta pertanggungjawaban atas persoalan tersebut.

Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Gabungan II DPRD Kabupaten Cianjur. Pertemuan itu dihadiri perwakilan masyarakat, Komisi I DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Inspektorat, serta unsur pemerintah kecamatan.

Dalam audiensi tersebut, warga menyoroti dana BPJS Kematian senilai Rp42 juta yang menurut keterangan pihak pelapor hanya diterima oleh ahli waris sebesar Rp12 juta. Perbedaan nominal tersebut menjadi pokok aduan masyarakat karena dinilai berkaitan dengan hak ahli waris dan transparansi pengelolaan dana.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Muaracikadu, Ahmad Anwar yang akrab disapa Ebes, menyampaikan bahwa persoalan dana tersebut telah dibahas dalam forum audiensi.

"Dalam audiensi tadi, kepala desa mengakui persoalan terkait dana BPJS Kematian tersebut. Pengakuan itu disaksikan oleh DPMD, Inspektorat, camat, dan Komisi I," ujar Ebes saat diwawancarai awak media.

Selain meminta kejelasan mengenai pencairan dana, Aliansi Masyarakat Muaracikadu juga menyampaikan tuntutan agar kepala desa mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas polemik yang terjadi.

Warga berharap pihak terkait dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara transparan dan objektif, termasuk melakukan klarifikasi mengenai jumlah dana yang dicairkan, jumlah yang diterima ahli waris, serta mekanisme penyalurannya.

Hingga berita ini disusun, diperlukan keterangan lebih lanjut dari pihak Pemerintah Desa Muaracikadu mengenai kronologi pencairan dana tersebut, termasuk penjelasan mengenai perbedaan nominal yang dipersoalkan warga.

Masyarakat berharap hasil audiensi dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh kejelasan dan penyelesaian atas persoalan yang tengah menjadi perhatian warga Desa Muaracikadu. ***(Hdi)

0 komentar:

Posting Komentar