Ahli Waris menuntut Kejelasan Lahan SMAN 13 Bandung Pasca-Putusan Pengadilan, Desak Dinas Terkait Segera Lakukan Penyelesaian
BANDUNG, agistanews.com — Sengketa kepemilikan lahan yang digunakan oleh Gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Bandung di Jalan Cibeureum No. 52, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, kembali mencuat ke publik. Pihak ahli waris yang diwakili oleh Eris mendesak instansi serta dinas terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban dan status tanah tersebut secara resmi.
Pernyataan tersebut disampaikan pihak ahli waris menyusul adanya keputusan sah dari pihak pengadilan yang menetapkan bahwa lahan strategis di kawasan Bandung Barat tersebut secara hukum merupakan hak milik sah dari keluarga ahli waris.
Kepastian Hukum Pasca-Putusan Pengadilan
Menurut Eris Pihak ahli waris terkait tanah SMAN 13 Bandung kami telah melakukan berbagai pengaduan ke Lemur Pakuan, Gedung Sate, Gedung Pananggahean, hingga kepada Pak Toni Supriadi, sebagai pengacara
(JABIS) serta menyerahkan kronologi, kepemilikan, dan bukti dasar kepada pihak berwenang.
Saat itu Tim JABIS telah membuat berita acara koordinasi, bersurat kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, serta berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait penyelesaian masalah ini.
Tuntutan kepada Pemerintah "ujarnya
Sementara itu Abah dedi sebagai Ahli waris juga "Menambahkan" mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat (Bapak Dedi Mulyadi) untuk segera merespons surat dari JABIS serta memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan SMA Negeri 13 Bandung yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak tahun 1985.
Karena Kasus ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dengan putusan pengadilan, dan pihak ahli waris mempertanyakan mengapa negara belum mematuhi putusan tersebut.
Jika tidak ada respons atau penyelesaian dari Dinas Pendidikan maupun pemerintah, ahli waris berencana untuk mendatangi Dinas Pendidikan kembali, meminta kejelasan proses penyelesaian, dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi pengembokan sekolah kembali agar putusan pengadilan dapat dieksekusi. Ungkapnya
Ahli waris meminta agar Dinas Pendidikan menunjukkan itikad baik untuk merespons dan menyelesaikan masalah ini, karena selama ini mereka hanya diminta untuk terus menunggu tanpa kejelasan.
Tindakan penutupan sekolah yang dilakukan bukanlah untuk mengganggu sarana pendidikan, melainkan sebagai bentuk protes agar mereka mendapat perhatian dan respons dari Dinas Pendidikan.
Ahli waris menegaskan bahwa pengadilan telah memutuskan dan inkrah bahwa lahan tersebut sah merupakan tanah milik ahli waris dengan putusan yang bersifat tetap.
Meskipun telah melayangkan somasi secara berkala (termasuk somasi pertama dan kedua dalam beberapa tahun terakhir) yang dilengkapi dengan nomor kontak kuasa hukum, pihak ahli waris menyatakan belum mendapatkan jawaban maupun tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan maupun instansi terkait.
Harapan Ahli waris berharap Gubernur Jawa Barat beserta jajaran pemerintah dan Dinas Pendidikan dapat memperhatikan nasib mereka, memfasilitasi pertemuan melalui kuasa hukum KDM Jabar Istimewa, serta menghadirkan keadilan dan titik temu penyelesaian masalah ini. pungkasnya
Reporter agistanews.com Aji






0 komentar:
Posting Komentar