Bandung Barat, agistanews.com – Polemik pengangkatan kepala sekolah di Kabupaten Bandung Barat kini memasuki babak yang kian memanas. Sejumlah Calon Kepala Sekolah (CKS) yang telah dinyatakan lulus seleksi justru masih terkatung-katung tanpa kepastian pelantikan. Ironisnya, di saat yang sama, peserta program viloting sudah lebih dulu dilantik dan resmi menduduki kursi jabatan strategis. Selasa, 28/4/2026
Situasi ini memantik tanda tanya besar publik: ada apa di balik tersendatnya pelantikan para CKS? Dugaan ketidakadilan hingga minimnya transparansi pun mencuat ke permukaan, memperkeruh kepercayaan terhadap proses penempatan jabatan di sektor pendidikan.
Rasa kecewa dan frustrasi kini dirasakan para CKS. Mereka merasa diperlakukan tidak adil—setelah melewati seluruh tahapan seleksi yang panjang dan melelahkan, harapan mereka justru digantung tanpa kejelasan waktu.
Salah seorang CKS yang memilih anonim meluapkan kekecewaannya dengan nada tajam.
“Kami ini sudah lulus, sudah mengikuti semua proses sesuai aturan. Tapi sampai hari ini hanya disuruh menunggu tanpa kepastian. Sementara yang ikut viloting sudah dilantik duluan. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” ujarnya geram.
Lebih jauh, ia menilai kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi mengganggu roda manajemen sekolah. Banyak sekolah saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), yang kewenangannya terbatas dan dinilai tidak cukup kuat untuk mengambil kebijakan strategis jangka panjang.
“Sekolah butuh pemimpin definitif, bukan Plt yang serba terbatas. Kalau dibiarkan, ini bisa berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” tambahnya.
Desakan pun menguat. Para CKS meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera membuka suara. Mereka menuntut transparansi penuh terkait mekanisme pengangkatan serta kepastian jadwal pelantikan.
“Kalau memang ada kendala, sampaikan secara jujur. Jangan biarkan kami terus menggantung tanpa arah. Kami hanya menuntut kejelasan dan keadilan,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat belum memberikan pernyataan resmi terkait penyebab keterlambatan tersebut. Sikap diam ini justru memperbesar spekulasi di tengah masyarakat.
Persoalan ini bukan hal sepele. Kepala sekolah adalah ujung tombak dalam menentukan arah kebijakan dan mutu pendidikan. Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa solusi konkret, bukan tidak mungkin dampaknya akan merembet luas—mengancam kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan.
Kini publik menunggu: akankah keadilan ditegakkan, atau para CKS akan terus dibiarkan menggantung di tengah ketidakpastian? ***Red
0 komentar:
Posting Komentar