BANDUNG BARAT, agistanews.com — Akses pendidikan masih menjadi salah satu pekerjaan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak semua masyarakat memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal, sehingga keberadaan pendidikan nonformal dan program kesetaraan menjadi bagian penting untuk membuka kembali kesempatan belajar.
Pendidikan kesetaraan bukan sekadar jalur alternatif. Bagi masyarakat yang pernah terhenti dari pendidikan formal, program tersebut dapat menjadi pintu kedua untuk memperoleh kesempatan belajar dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang setara SD, SMP, maupun SMA.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung Barat pada 2025 tercatat 8,34 tahun, meningkat dari 8,24 tahun pada 2024. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,26 tahun pada 2025.
Meski menunjukkan perkembangan positif, capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan masih membutuhkan perhatian dan keterlibatan banyak pihak.
Peningkatan akses pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan jalur formal, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan nonformal yang mampu menjangkau masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan.
Di tengah kebutuhan tersebut, DPW Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat bersama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bandung Barat kembali memperkuat kerja sama di bidang pendidikan kesetaraan.
Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan kembali Nota Kesepahaman (MoU) Program Pendidikan Nonformal Kesetaraan jenjang SD, SMP, dan SMA Tahun Ajaran 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 13 September 2026, bersama para peserta didik dan bertempat di Sekretariat DPD KNPI Kabupaten Bandung Barat.
Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung kesiapan proses belajar mengajar sekaligus memperluas ruang bagi masyarakat yang karena berbagai kondisi belum dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.
Perwakilan Brigez Indonesia Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa organisasi kepemudaan tidak ingin hanya hadir dalam kegiatan sosial, tetapi juga mengambil bagian dalam persoalan pendidikan.
“Kami ingin organisasi tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial, tetapi juga mengambil bagian dalam persoalan pendidikan. Data RLS Kabupaten Bandung Barat menjadi pengingat bahwa masih ada pekerjaan bersama untuk memastikan masyarakat memiliki kesempatan belajar yang lebih luas. Melalui kerja sama dengan SKB, kami ingin ikut membuka ruang tersebut.”
Kolaborasi tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan pendidikan membutuhkan sinergi lintas unsur. Pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki ruang untuk mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan MoU.
Implementasi di lapangan menjadi ukuran sebenarnya. Proses belajar mengajar harus berjalan, peserta didik memperoleh pendampingan, serta akses terhadap pendidikan kesetaraan benar-benar dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, kerja sama Brigez Indonesia KBB dan SKB Kabupaten Bandung Barat diharapkan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan menjadi langkah konkret dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat.
Sebab, ketika masih ada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan, maka membuka kembali jalan untuk belajar merupakan pekerjaan bersama yang belum selesai. ***Red






0 komentar:
Posting Komentar