JAKARTA, agistanews.com — Kepastian status PPPK Paruh Waktu kembali menjadi pertanyaan besar di tengah ribuan guru dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdi. Harapan untuk memperoleh jalan menuju status penuh waktu kini berhadapan dengan satu persoalan mendasar: sampai kapan pengabdian harus menunggu tanpa kepastian?
Persoalan tersebut kembali ditegaskan GTK Nusantara (GTKN). Organisasi yang menghimpun guru dan tenaga kependidikan itu menyatakan tetap menghormati Presiden Republik Indonesia beserta arah kebijakan pembangunan yang disampaikan pemerintah.
Namun, penghormatan tersebut tidak menghapus kekecewaan GTKN karena persoalan PPPK, khususnya keberlanjutan PPPK Paruh Waktu menuju penuh waktu, dinilai belum memperoleh kejelasan yang tegas.
Bagi GTKN, ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi kepegawaian.
Di balik status PPPK Paruh Waktu terdapat nasib guru, tenaga kependidikan, keluarga, dan masa depan pengabdian mereka kepada negara.
Selama bertahun-tahun, para pendidik tetap menjalankan tugas di sekolah. Mereka mengajar, mendampingi peserta didik, mengurus administrasi, dan menopang keberlangsungan pendidikan. Namun, ketika berbicara mengenai masa depan status kepegawaian, sebagian masih harus berhadapan dengan ketidakpastian.
GTKN menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
BUKAN SEKADAR STATUS, INI SOAL HARGA PENGABDIAN
GTKN menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status yang berlangsung tanpa batas waktu.
Menurut GTKN, pemerintah perlu memberikan peta jalan dan kepastian penyelesaian yang jelas bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan dan selama ini mengabdikan diri dalam dunia pendidikan.
Sebab, pembangunan pendidikan tidak hanya membutuhkan gedung, ruang kelas, laboratorium, maupun fasilitas modern.
Pendidikan membutuhkan manusia yang menjalankannya.
Gedung sekolah dapat dibangun dalam hitungan bulan. Infrastruktur dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Namun kualitas pendidikan tetap bergantung pada guru dan tenaga kependidikan yang berada di garis depan.
Karena itu, GTKN mengingatkan pemerintah agar pembangunan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Infrastruktur pendidikan penting. Tetapi guru dan tenaga kependidikan adalah suprastruktur yang menentukan apakah pendidikan benar-benar berjalan.
20 RIBU ANGGOTA SIAP TURUN KE JALAN
GTKN menyatakan masih mengedepankan dialog. Namun, jika aspirasi mengenai kepastian PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan jawaban yang konkret, organisasi tersebut menyatakan sekitar 20.000 anggota siap bergerak menyampaikan aspirasi.
Aksi tersebut, menurut GTKN, akan dilakukan secara damai, tertib, dan konstitusional.
GTKN juga menyiapkan kemungkinan aksi selama tiga hari di depan Istana Negara dan/atau DPR RI, termasuk kesiapan tenda serta perbekalan bagi peserta aksi.
Langkah tersebut disebut bukan sebagai upaya mencari benturan dengan pemerintah.
Sebaliknya, GTKN ingin memastikan suara para guru dan tenaga kependidikan yang selama ini berada di sekolah benar-benar sampai ke pusat pengambilan kebijakan.
“KAMI DATANG UNTUK MENCARI KEPASTIAN”
GTKN menegaskan tidak ingin berhadap-hadapan dengan pemerintah.
Mereka mengaku masih membuka ruang dialog dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif.
Namun, apabila aspirasi terus tidak mendapatkan jawaban, GTKN menyatakan tidak akan tinggal diam.
“Kami datang bukan untuk mencari keributan, tetapi untuk mencari kepastian.”
Pernyataan tersebut menjadi pesan utama GTKN kepada pemerintah.
Mereka tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka meminta kejelasan atas masa depan pengabdian.
Kini persoalannya bukan lagi apakah guru dan tenaga kependidikan telah mengabdi.
Mereka sudah mengabdi.
Pertanyaan yang tersisa adalah:
Kapan negara memberikan kepastian atas pengabdian tersebut?
Di tengah kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan nasional, ketidakpastian status guru dan tenaga kependidikan berpotensi menjadi persoalan yang jauh lebih besar apabila terus dibiarkan.
Karena itu, GTKN mendesak pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai arah penyelesaian PPPK Paruh Waktu menuju penuh waktu, termasuk kepastian status dan masa depan pengabdian.
Jika jawaban tidak kunjung diberikan, 20 ribu anggota GTKN menyatakan siap membawa aspirasi tersebut langsung ke Istana dan DPR RI.
Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk mencari konflik.
Tetapi untuk menuntut satu hal yang dianggap paling mendasar: KEPASTIAN.
PPPK Paruh Waktu tidak boleh menjadi status tanpa batas waktu.
Sudah waktunya pengabdian dibayar dengan kepastian. ***Red/kie
0 komentar:
Posting Komentar